Partai Golkar Masih Kaji Opsi Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat atau Jakarta
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Golkar masih mempertimbangkan dua opsi penting untuk Ridwan Kamil (RK) dalam kontestasi politik mendatang, yakni mendukungnya di pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat atau mengalihkannya ke pilgub DKI Jakarta.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa partainya masih mencermati dinamika politik yang berkembang. Menurutnya, keputusan terkait Ridwan Kamil baru akan diambil setelah melihat situasi hingga bulan Juli.
“Kita akan terus evaluasi sampai dengan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang maju dan sebagainya, kita tunggu survei juga,” ujar Airlangga di DPP Partai Golkar kemarin dikutip Jawapos, Selasa (18/6/2024).
Ridwan Kamil, yang akrab disapa RK, telah mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Partai Gerindra telah menyatakan dukungannya untuk RK di pilgub DKI Jakarta. Pernyataan serupa juga datang dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Meskipun sudah ada dukungan dari partai lain, Airlangga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Partai Golkar. Pasalnya, Ridwan Kamil adalah kader Golkar dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum partai tersebut.
“Pak RK adalah Waketum Partai Golkar. Jadi, tentu Pak RK akan mendengarkan pertimbangan yang ada,” jelas Airlangga. Setelah itu, kesepakatan antara ketua umum partai akan diambil.
Saat ditanya tentang kemungkinan kalah start dari Anies Baswedan yang mulai aktif dalam komunikasi politik, Airlangga menanggapi dengan santai. Ia menegaskan bahwa Ridwan Kamil sudah lebih dahulu memulai sosialisasi.
“Pak RK kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-bergerak saja,” seloroh Airlangga. Diketahui, Anies Baswedan aktif berkeliling setelah sempat jeda pasca pilpres, dan baru-baru ini menerima mandat dari DPW PKB untuk maju di pilkada Jakarta.
Di sisi lain, Bawaslu sedang mematangkan persiapan pengawasan pilkada. Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan jajaran pengawas pemilu se-Indonesia untuk meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dan memperkuat sumber daya.
“Kita harus menyamakan persepsi pemahaman persiapan untuk tahapan yang sudah berjalan,” ujarnya.
Saat ini, tahapan pilkada baru mencapai verifikasi dukungan untuk calon yang maju melalui jalur perseorangan. Selain itu, Bawaslu juga tengah merevisi peraturan yang mengatur pelanggaran pemilu.
