Pengamat: Hebat Dua Tahun Penegakan Hukum Era Jokowi Yang Terang Jadi Kabur
abadikini.com – JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meyindir pedas pemerintahan Jokowi, dia mengatakan pemerintahan Jokowi sangat “Hebat” dalam penegakan Hukum dua tahun ini.
Alasannya, karena saking berani dan hebat nya pemerintahan Jokowi, menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap lebih lambat dari pada kasus korupsi kelas teri.
Misalnya menurut Margarito, kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga kuat adanya keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dimana, sudah secara terang-benderang ditemukan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berlandaskan UUD 1945 justru kini menjadi tidak jelas ujungnya. Padahal, sebagai kepala negara Presiden merupakan penanggungjawab hukum.
“Yang wewenang audit adalah BPK. Dan BPK lakukan audit. Kemana kasus itu ? Kan ada kerugian negara. Harusnya Jokowi ambil alih dong. Bilang dong ‘Hei Jaksa Agung koordinasi ambil alih, polisi ambil alih’. Bukan diam seribu bahasa seperti sekarang,” ujar Margarito di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).
“Karena itu saya bilang TOP. Karena yang terang benderang seterang-terangnya jadi kabur sekabur-kaburnya. Apa enggak TOP?,” tegasnya.
Selain Sumber Waras, lanjutnya, Jokowi juga ia acungi jempol dalam penanganan kasus Reklamasi di pantau utara Jakarta. Jokowi diam saja ketika aparat penegak hukum secara jelas “pilah pilih” tangkap orang.
Margarito mencontohkan, Seperti kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang langsung dietapkan sebagai tersangka dalam kasus izin tambang PT AHB dan PT Billy. Yang sama-sama mengakibatkan kerugian negara layaknya ijin reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Kalau kita kaitkan dengan kasus Nur Alam. Kenapa di reklamasi tidak ada kerugian keuangan negara ? Bukannya ada kerusakan lingkungan ? Itulah yang ditetapkan sebagai kerugian negara di Sultra. Kenapa disini tidak ? Mereka pakai hukum apa ? Kenapa presidennya diam ? Presiden adalah penanggung jawab pelaksanan pemerintahan di Republik ini. Presiden kerjanya penegakan hukum,” cetus Margarito.
Kemungkinan, ia menduga, Jokowi belum sampai berpikir hingga masalah tersebut. Atau, kata dia, terlalu banyak orang yang memberi masukan ke presiden.
“Atau terlalu banyak orang yang rontok atas ketegasan dia (Jokowi) sehingga diam. Terus, yasudahlah ditimpa saja sama kasus lain sampai orang lupa. Sehingga yang terang jadi tak jelas,” pungkas Margarito. (admin.ak)
