Ali Ibrahim Bersama Kepala Desa dan Camat Kunjungi Kemendes PDTT
abadikini.com, JAKARTA – Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim membawa seluruh kepala desa dan camat berkunjung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Kalibata Jakarta, Senin (22/5/2017). Kunjungan tersebut untuk koordinasi terkait dana desa.
Kunjungan tersebut dilkaukan setelah para kepala desa dan camat usai mengikuti BIMTEK di Yogyakarta.
Ali Ibrahim mengatakan supaya tidak salah dalam menggunakan dana desa, dia membawa seluruh kepala desa untuk mendapat keterangan yang jelas dari Kemendes PDTT.
“Setelah Bintek semua kembali ke Ternate via Jakarta, kami sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmingrasi,” kata Ali Ibrahim, Senin (22/5/2017).
“Agar dapat membuka akses penggunaan dana desa dan penambahan pengetahuan dalam pengelolaan anggaran dana desa supaya penggunaannya tidak menyalahi prosedur,” sambung Ali Ibrahim.
Patauan abadikini.com dalam pertemuan tersebut, nampak para kepala desa mempertanyakan penggunaan dana desa. Kades juga meminta penjelasan tentang mekanisme penyaluran dana desa.
Terkait hal tersebut, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Prof. Ahmad Erani Yustika, menjelaskan, bahwa penggunaan dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur harus bersifat padat karya, yang memiliki efek berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat desa.
“Tahun 2017, bagi desa yang masih tertinggal, untuk bidang infrastruktur silakan dilanjutkan. Kedua, pelayanan sosial dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan PAUD. Ketiga, pengembangan ekonomi untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keempat, pemberdayaan dan pelatihan,” ungkap Erani.
Untuk pelayanan sosial dasar dan kemudahan akses, lanjut Erani, pada 2017 mendatang aparat desa diperbolehkan untuk membeli ambulans desa. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi lokal, program kolaborasi BUMDes dan Koperasi dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi desa.
Pencairan Dana Desa tahap pertama tahun 2017 disalurkan pada bulan Maret lalu. Nilainya meningkat menjadi Rp 60 trilyun. Peningkatan juga akan dilakukan di tahun 2018, yakni menjadi Rp 120 trilyun sehingga tiap desa akan mendapat sekitar Rp 1,5 milyar.
Dalam pertemuan yang mestinya diterima Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, namun satu dan lain hal maka rombongan Walikota Tidore Kepulauan diterima oleh Dirjen Pembangungan Kawasan Perdesaan Prof Ahmad Erani Yustika, Staf Ahli Menteri Bid. Pembangunan kemasyarakatan Ansar Husen, M.Si., Direktur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid, S.Sos., Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Eko Sri Haryanto dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Ibu Nora Ekaliana Hanafie.(sp.ak)
