Menristek Dikti Beri Peringatan Tegas Dosen dan Pegawai PTN yang Bergabung di HTI
abadikini.com, YOGYAKARTA – Banyak dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri yang menjadi simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah membuat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir khawatir dan merasa perlu mengumpulkan seluruh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) terkait dengan dosen dan pegawai yang bergabung di HTI.
Rencananya Menristek Dikti akan mengumpulkan seluruh rektor PTN pada tanggal 26 Juli mendatang.
Mohamad Nasir menegaskan, Dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri (PTN) yang tetap tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bakal diberi dua pilihan, yakni keluar dari HTI dan mengabdi kepada negara atau tetap bergabung ke HTI namun status pegawai negeri sipil (PNS) otomatis dicabut.
“Kita harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di situ sangat jelas, pegawai negeri harus setia pada Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya ketika ditemui di sela-sel acara pembukan Kongres IX Pancasila, di kampus Universitas Gajah Mada, Sabtu (22/7/2017).
“Saya usulkan begitu karena dia (dosen dan pegawai) adalah bagian dari negara, sehingga tidak boleh pisah dari negara, itu penting sekali,” imbuhnya.
Lebih lanjut Menristek Dikti Mohamad Nasir menjelaskan, kebijakan tersebut akan juga diberlakukan juga kepada perguruan tinggi swasta (PTS). Bagi PTS, Nasir akan mengkomunikasikannya dengan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
“Nanti untuk PTS akan dibuat model yang baru dan berbeda, namun intinya harus loyal kepada negara,” ucapnya.
Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui rektornya Panut Mulyono menegaskan siap mentaati segala kebijakan dan peraturan terkait HTI yang ditetapkan Kemenrsitek Dikti. Panut menyebut UGM sudah tegas melarang keberadaan organisasi itu di kampus.
“Kami ikuti aturan. Aturannya harus seperti apa, ya itu yang kami lakukan. Kalau selama ini kampus UGM belum ada (HTI), baru langkah-langkah pencegahan,” tutur Panut.
Saat berada di Yogyakarta Mohammad Nasir juga menyempatkan diri hadir dalam acara Deklarasi Anti-Radikalisme Perguruan Tinggi DIY di Gedung Olah Raga (GOR) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
“Karena strategisnya Pancasila dalam menopang kokohnya NKRI, selalu muncul upaya menggoyahkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi lain,” kata Nasir.
Rektor UNY, Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd menjelaskan deklarasi ini diikuti sekira 3.500 mahasiswa bidikmisi dari 55 perguruan tinggi yang terdiri dari 4 PTN dan 51 PTS.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran paham dan gerakan radikalisme, terorisme, serta ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Sutrisna Wibawa. (beng.ak)
