HMI Meminta KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Pejabat Bank DKI
abadikini.com, JAKARTA – Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pusat-Utara, Fahris Badar menilai persoalan korupsi di Indonesia tampaknya semakin menjadi momok tersendiri bagi negara. Dan salah satu dugaan tindak pidana korupsi tersebut berada di tubuh perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni Bank DKI.
“Salah satu kasus korupsi yang meresahkan saat ini terjadi di BANK DKI. Walaupun saat ini sudah menjadi sorotan lembaga anti korupsi, namun penanganannya terkesan lamban dan seperti sedang diulur-ulur. Seharusnya KPK segera menuntaskan kasus itu,” kata Fahris Badar dalam keterangannya, Selasa (28/11/2017).
Ia menekankan agar seluruh pejabat tinggi di Bank DKI tersebut dapat diperiksa terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. “Ini harus dituntaskan, karena kami menduga hampir semua pejabat tinggi di BANK DKI terlibat,” imbuhnya.
Sebagai Bank milik daerah, seharusnya Bank DKI bersih dari persoalan permainan kotor semacam itu. Hal ini juga menjadi taruhan besar bagi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Bank milik pemerintah itu. Terlebih Bank tersebut dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pemerintah di Ibukota Indonesia.
“Pejabat yang bekerja di Bank mestinya mengelola uang rakyat, bukan malah menjadi mafia untuk merampok uang rakyat. Sebab, terjadi indikasi korupsi di tubuh Bank DKI yang melibatkan beberapa oknum petinggi pejabat yang ada di Bank DKI tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, Fahris menegaskan kepada pemerintah yang berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus tersebut dan menjerat kepada para pejabat di lingkaran Bank DKI yang terlibat dalam kasus korupsi.
“KPK segera periksa dan adili para pejabat Bank DKI. Panggil dan periksa serta audit kekeyaan pejabat Bank DKI,” tegasnya.
Terakhir, Fahris juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, untuk mengambil tindakan tegas terkait dengan persoalan korupsi di internal Bank milik Pemda DKI Jakarta tersebut.
“Meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar mencopot semua Direksi dan Staf Bank DKI yang terlibat (korupsi),” tutupnya. (ak/rk)
