Mahasiswa dan Masyarakat Demo Dinas PUPUR Pamekasan atas Dugaan Selewengkan Anggaran
Abadikini.com, PAMEKASAN – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, organisasi FORMAASI (Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi) melakukan aksi demo di Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kab. Pamekasan di Kompleks Pemda Timur Jl. Jokotole Kec. Pademawu dalam rangka meminta kejelasan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terindikasi hanya digunakan “bancakan”.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Iklalur Rahman (Ketua Umum Organisasi Formaasi) tersebut meminta kejelasan dari dinas PUPR Pamekasan dengan 4 tuntutan diantaranya, menunjukkan bukti kongkrit hasil dari pelaksanaan pengasetan penyusunan pemetaan RDTR.
Lanjut, menunjukkan CV pemenang dari pelaksanaan program pengasetan penyusunan RDTR dan OP sungai dan menunjukkan dokumentasi OP sungai mulai tahun 2017 sampai 2019 serta meminta Plt Kepala Dinas, Wakil khusus Kabid Sungai turun bersama kami sidak ke beberapa sungai di wilayah Kota.
Dalam kesempatan tersebut Iklalur Rahman menyampaikan, ini refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal (09/12) kemarin. “Sehingga, kami melakukan demonstrasi ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia,” lugasnya. Selasa, (10/12/2019).
Selanjutnya iklal mengatakan bahwa, isu yang diangkat saat ini berkenaan dengan adanya kecurigaannya terhadap anggaran baik dari pengasetan, sungai dan sebagainya itu dijadikan sebagai “bancakan” oleh salah satu oknum.
Dimana menurutnya semua program itu harus selesai beberapa tahun sebelumnya mulai tahun 2017 anggarannya mencapai 900 jutaan rupiah dan tahun 2019 mencapai 750 jutaan.
Dengan anggaran sebesar itu, pihaknya melihat tidak ada kegiatan-kegiatan yang signifikan sesuai anggaran yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Muharram menyampaikan bahwa, ini adalah tanggung jawabnya, dan menurutnya, untuk masalah pelaksanaan pengasetan sungai, sampai saat ini belum selesai. “Nantinya kalau sudah selesai semuanya, akan kami sampaikan secara transparan,” ujar dia.
Menurutnya, saat ini masih dalam proses lelang dan dari Dinas PU belum sepeserpun membayar ke CV yang mengelola. “Dimana dalam memilah dan memilih CV kami tidak mungkin salah pilih,” pungkasnya.
Di samping itu, pihaknya menyangkal dugaan dari Iklal dimana dokumentasi OP sungai mulai tahun 2017 sampai 2019 ada lengkap dan pihaknya akan menunjukkan seluruh administrasi terkait program tersebut besok kepada organisasi Formasi.
Dari aksi tersebut perlunya transparansi dari Pemerintah Daerah untuk membuktikan salah atau benar dalam setiap pelaksanaan program sesuai anggaran yang sudah ditentukan agar program pemerintah tidak terhambat dan dapat berjalan dengan baik.
