Indonesia Sebut Netanyahu Melanggar Hukum Internasional soal Pencaplokan Tepi Barat Palestina
Abadikini.com, JAKARTA – Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fabrian Ruyyadh menyatakan, janji kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melanggar hukum internasional. Dalam janji kampanyenya, Netanyahu menyampaikan rencana untuk mengambil alih wilayah Tepi Barat Palestina, termasuk Lembah Jordan.
“Indonesia memandang janji kampanye di Israel terkait aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina sebagai tindakan yang tidak mengindahkan hukum internasional, dan bentuk nyata pelanggaran terhadap resolusi-resolusi PBB,” kata Febrian yang bertindak sebagai utusan khusus Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi pada sidang Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) di Jeddah, Minggu (15/9).
Sidang luar biasa tingkat Menteri digelar OKI, tepat dua hari sebelum pemilu di Israel, pada Selasa esok. Sidang tersebut secara khusus membahas penyataan Netanyahu untuk mengambil alih wilayah Tepi Barat Palestina.
Berdasarkan rilis yang diterima Merdeka pada Senin (16/9), Febrian menyampaikan OKI harus bisa menghimpun dukungan dari masyarakat internasional untuk palestina. Pemerintah Indonesia juga berharap, rencana PM Israel itu dapat dibahas dalam Dewan Keamanan PBB.
Menurut Febrian, rencana perebutan wilayah Tepi Barat Palestina rentan terhadap isu kemanusiaan dan hukum.
Israel menduduki Tepi Barat dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Israel juga mendirikan pemukiman di area C Tepi Barat, termasuk sebagian besar Lembah Jordan. Setidaknya, 11 ribu warga Israel tinggal di Lembah Jordan dan Utara Laut mati. Pemukiman tersebut dianggap ilegal oleh hukum internasional.
Minggu lalu, Netanyahu sebagai petahana menjanjikan akan merebut sepertiga wilayah Tepi Barat yang telah diduduki. Janji kampanye itu sontak menuai kritikan dari banyak pihak. Para pemimpin Palestina menilai rencana itu akan menghancurkan perdamaian.
