Arab Saudi Bersikeras Tak Beri Ijin Masuk kepada Pemegang Paspor Israel
Abadikini.com, JAKARTA — Arab Saudi tetap menolak warga Israel. Mereka membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri bahwa warganya sudah bisa berhaji dan umrah.
Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan, Israel tidak diterima di kerajaan.
Arab Saudi mengkonfirmasi pada hari Senin (27/1/2020) bahwa pemegang paspor Israel tidak diizinkan memasuki Kerajaan.
Menteri Luar Negeri mengatakan kebijakan itu tidak berubah. Sebelumnya, Israel mengatakan pada hari Ahad bahwa warganya sekarang dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi.
“Kebijakan kami sudah diperbaiki,” kata Pangeran Faisal kepada CNN.
“Kami tidak memiliki hubungan dengan negara Israel, dan pemegang paspor Israel tidak dapat mengunjungi Kerajaan pada saat ini,” katanya.
“Ketika sebuah perjanjian perdamaian dicapai antara Palestina dan Israel, saya percaya masalah keterlibatan Israel di wilayah itu akan dibahas,” tambahnya.
Rencana Timur Tengah Trump
Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu pada Selasa ketika ia memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang Israel dan lawan politik utamanya, Benny Gantz, di Gedung Putih.
Namun, kemungkinan itu mulai tampak lama. Mengingat penolakan preemptive Palestina terhadap rencana tersebut dan kedudukan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang goyah.
Trump diharapkan untuk menyajikan proposal bersama Netanyahu pada siang hari pada hari Selasa. Peristiwa itu terjadi pada hari yang sama ketika sidang impeachment Trump berlanjut di Senat dan parlemen Israel mengadakan sidang untuk membahas permintaan Netanyahu untuk kekebalan dari tuduhan korupsi kriminal.
Usulan itu diharapkan akan sangat menguntungkan bagi Israel. Netanyahu telah menyambutnya sebagai kesempatan untuk “membuat sejarah” dan mendefinisikan batas-batas akhir Israel.
Trump menegaskan pihaknya memiliki peluang meskipun ada skeptisisme.
“Itu sudah dikerjakan oleh semua orang dan kita akan melihat apakah itu berhasil atau tidak. Jika ya, itu akan bagus dan jika tidak, kita bisa hidup dengannya juga. Tapi saya pikir itu mungkin memiliki peluang, “katanya, Senin.
Elemen kuncinya adalah apakah proposal tersebut termasuk persetujuan Amerika atas aneksasi Israel atas Tepi Barat.
Menurut sebuah laporan New York Times, rencana itu mencakup sebuah peta yang menguraikan batas-batas baru Israel yang diusulkan, memberikan kedaulatan Israel atas sebagian besar Lembah Jordan, area strategis di perbatasan timur Tepi Barat berbatasan dengan Yordania.
Rencana itu dikembangkan di bawah pengawasan menantu presiden dan penasihat senior, Jared Kushner, dan syarat otonomi Palestina yang lebih besar pada demiliterisasi dan pengakuan Israel sebagai negara Yahudi.
Raja Yordania minggu ini dalam sebuah pertemuan di Yordania membuat sikap yang jelas menentang rencana perdamaian, meyakinkan rakyatnya bahwa sikapnya tidak akan berubah dan itu jelas “TIDAK”.
Para pemimpin Palestina juga tidak lagi berbicara dengan para pejabat Trump. Kemungkinan akan menentang masing-masing elemen dalam plab, bahkan jika mereka dikombinasikan dengan imbalan ekonomi sebesar $ 50 miliar atau lebih yang menurut administrasi Trump dapat berikan.
