Rawan Korupsi Pengadaan, Gerindra Usulkan Bansos Paket Sembako Diganti Uang Tunai
Abadikini.com, JAKARTA – Bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah kepada warga terdampak Corona adalah berupa sembako. Isi paket sembako itu terdiri dari beberapa komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, mie instant, dan lainnya dengan senilai Rp600 ribu per keluarga.
Namun, Fraksi Partai Gerindra di DPR menilai skema bansos berupa sembako kurang efektif dan rawan adanya rekayasa dalam hal pengadaan.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Akan lebih baik jika bansos berupa sembako diganti dengan uang tunai
Kemudian, ia membandingkan jika bansos yang diberikan berupa sembako. Ia menilai skema ini hanya jadi ajang pemodal besar untuk dapat keuntungan di tengah pandemi.
Dia menyampaikan alasan tersebut karena skema sembako mesti melalui proses pengadaan tender. Pun, prosesnya yang bersaing dan dimenangkan oleh para kontraktor besar. Bagi Muzani, penyaluran sembako juga membuat perputaran uang di masyarakat mengecil.
“Efek ekonominya kecil karena perputaran uang itu hanya pada segelintir orang. Sembako juga hanya menutupi kebutuhan pangan,” jelas Muzani.
“Fraksi Gerinda mengusulkan sembako digantikan dengan uang tunai,” kata Muzani, Senin (18/5/2020).
Kata dia, penyaluran uang tunai juga punya manfaat lain yaitu berdampak positif terhadap perekonomian di daerah. Sebab, perekonomian di daerah akan berputar karena daya beli masyarakat yang saat ini menurun bisa terbantu.
“Sehingga roda perputaran ekonomi bisa meningkatkan, daya beli juga bisa meningkat,” lanjut Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Muzani mengatakan, dengan uang tunai warga bisa membelanjakan kebutuhan penting seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Pun, uang tunai bisa diterima dan dimanfaatkan keluarga bersangkutan.
“Jika mereka bisa menghemat jumlah uang tunai yang diterima tentu saja kebutuhan kebutuhan yang lain sebagian bisa tertutup,” tutur Muzani.
Maka itu, ia berharap usulan Gerindra bisa direspons oleh pemerintah. Dia meyakini pemerintah Jokowi bisa menerapkan program bantuan uang tunai. Namun, dalam program ini juga perlu perbaikan dalam data penerima bantuan.
“Termasuk perbaikan data penerima bantuan uang tunai. Semoga pemerintah bisa mengelaborasi pandangan ini,” ujarnya.
