Presiden Palestina Batalkan Seluruh Perjanjian dengan Israel dan Amerika
Abadikini.com, RAMALLAH – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, memutuskan membatalkan seluruh perjanjian yang dibuat dengan Amerika Serikat dan Israel, sebagai bentuk protes atas rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat.
Abbas mengatakan, dengan dibatalkan seluruh perjanjian ini, maka OPL dan rakyat tidak lagi terikat dengan Israel dan Amerika.
“Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bangsa Palestina tidak lagi terikat dengan perjanjian yang nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dengan pemerintah Israel dan Amerika Serikat, termasuk soal perjanjian keamanan,” kata Abbas saat menyampaikan pernyataan di Ramallah, seperti dikutip Associated Press, Rabu (20/5).
Abbas tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina. Tapi, dia menegaskan bangsa Israel harus tanggungjawabkan janjinya di kepada masyarakat dunia sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949.
“Israel harus mempertanggungjawabkan janjinya di hadapan masyarakat dunia sebagai pihak yang menduduki tanah Palestina, sesuai Konvensi Jenewa 1949,” ujarnya.
Padahal, terang Abbas, keputusan membatalkan seluruh perjanjian dengan AS dan Israel jauh hari sudah dia sampikan, pada Februari lalu, setelah Presiden AS dan Gedung Putih membeberkan rencana peta jalan damai yang dinilai terlampau condong kepada Israel.
“Kami meminta pemerintah AS bertanggung jawab penuh sebagai rekan utama kelompok pemerintah pendudukan, terhadap seluruh penindasan yang dialami penduduk Palestina,” ujar Abbas.
Abbas juga terus didesak oleh partai politik dan organisasi milisi Hamas untuk memutuskan perjanjian keamanan dengan Israel dan AS. Bahkan, Hamas menuntut pembubaran Otoritas Palestina karena dinilai tidak berdaya.
Jika hal itu terjadi, maka Israel harus bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ratusan ribu penduduk Palestina di Tepi Barat.
Abbas juga membatalkan perjanjian dengan badan intelijen AS yang dilakukan untuk memerangi terorisme.
Israel menduduki Tepi Barat setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 5 sampai 10 Juni 1967.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan akan menunaikan janji kampanye untuk mengambil alih Tepi Barat. Rencananya sangat didukung oleh AS.
Jika hal itu terjadi maka rencana perdamaian solusi dua negara yang diusulkan kini terancam gagal. Palestina dan Israel bisa kembali terlibat peperangan dan membuat kawasan Timur Tengah kembali bergolak.
