Mengenal Pendiri Partai Bulan Bintang, KH M Rusyad Nurdin Sesepuh PBB Hingga Wafat
KH M RUSYAD NURDIN dilahirkan di Minangkabau Sumatra Barat. Ia benar-benar mengikuti jejak Mohammad Natsir, gurunya. Natsir melanjutkan sekolah di Bandung Jawa Barat (Jabar). Ia pun menuntut ilmu di Bandung. Ia sempat masuk Lembaga Pendidikan Islam (Pendis) yang didirikan Natsir di Bandung. Saat gurunya aktif di Partai Islam Indonesia (PII) dan Jong Islamiten (JIB), ia masuk juga.
Ada yang berbeda dengan gurunya. Rusyad terjun di laskar Hizbullah. Ia jadi komandan di Jabar. Di laskar ini ia mengenal KH. Saleh Abdurrahman di laskar Hizbullah juga. Kiyai ini tiada lain ayah Drs. KH. Anwar Saleh. Keduanya sama sama tokoh pergerakan Islam menghadapi kolonialisme Belanda. Mereka berjuang pertahankan kemerdekaan RI, dan aktif dalam pergerakan Islam.
M. Natsir pernah aktif di Persatuan Islam (Persis). Rusyad Nurdin juga terjun di Persis. Saat Masyumi berdiri dan gurunya aktif di dalamnya, ia pun masuk Masyumi. Gurunya menjadi Ketua Umum Masyumi Pusat, ia menjadi Ketua Masyumi Jabar. Dalam Pemilu 1955 ia terpilih sebagai anggota DPRD I Jabar dan Konstiante. Ia kembali bersama Natsir.
Setelah Masyumi bubar, tahun 1967 Natsir mendirikan Dewan Dawah. Rusyad ikut di Dewan Dawah. Gurunya duduk sebagai Ketua Umum Pusat, ia menjadi Ketua Dewan Dawah Jabar. Saat gurunya wafat ia termasuk yang ditetapkan bersama Dr. Anwar Harjono SH, Prof. Dr. H. M. Rasyidi dan H. M. Yunan Nasution, menggantikan gurunya sebagai Ketua Kolektif Dewan Dawah Pusat.
Saat Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) didirikan Natsir, Rusyad pun mendirikan FUI di Jabar. Setelah Dewan Dawah bersama FUI membentuk Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI) yang dipimpin Anwar Harjono, ia pun membentuk BKUI di Jabar. BKUI Pusat mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), BKUI Jabar mendirikan DPW PBB Jabar. BKUI menetapkan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum DPP PBB. BKUI Jabar menetapkan Prof. Dr. Yusuf Amir Feisal.
Saat PBB dideklarasikan BKUI 17 Juli 1998, Rusyad Nurdin termasuk deklaratornya. Namanya tercantum nomor urut dua setelah Anwar Harjono. Ia pun ditetapkan sebagai sesepuh PBB bersama Anwar Harjono (Jakarta) dan KH. Misbach (Jawa Timur). Di DPW PBB Jabar ia pun ditetapkan sebagai Ketua Majlis Pertimbangan Wilayah (MPW). Ia sempat menyaksikan PBB Jabar berhasil menyumbangkan tiga kursi DPR RI dalam Pemilu 1999. Wakil-wakilnya, Yusuf Amir Feisal, Hartono Marjono dan Yusril Ihza Mahendra.
Pada saat Muktamar I PBB 1999 di Jakarta Rusyad dan memberikan tausiyah. Namun ia tidak mengikuti sampai selesai. KH. Maksum, Wakilnya di MPW PBB Jabar yang ikut sampai akhir. Ia pun tahu orang orang yang hendak menjatuhkan Yusril dalam Muktamar. Ia pun hendak dibawa bawa agar mendukung mereka. Namun ia tidak mudah dipengaruhi. Ia tidak mau PBB terpecah belah. Ia ingin PBB eksis ke depan dengan berpegang pada syura.
Selama aktif di MPW PBB Jawa Barat Rusyad selalu memberikan tausiyah dalam memotivasi fungsionaris agar membesarkan partai. Karena usia yang semakin senja membuat dirinya tak dapat hadir dalam kegiatan PBB di tingkat nasional dan Jabar. Apalagi jalannya sudah memakai tongkat ia lebih banyak mengikuti keadaan PBB dari rumah dan kantornya di Masjid Al Istiqamah Bandung.
Namun demikian namanya tetap dikenal luas fungsionaris PBB se Jabar. Terbukti dalam Musywil I PBB Jabar di Nagreg Bandung, Rusyad dipilih kembali7 menjadi Ketua MPW PBB Jabar periode 1999-2004. Ia mendampingi KH. Maksum Nawawi yang dipilih sebagai Ketua DPW PBB Jabar.
Dalam perjalanan tugasnya sebagai Ketua MPW PBB Jabar, Rusyad masih sempat menyaksikan Sekretarisnya di Dewan Dawah dan DPW PBB Jabar, H. Daud Gunawan menjadi anggota DPRD I Jabar. Jauh sebelum Pemilu 2004 saat Daud terpilih kembali sebagai anggota DPRD I Jabar, ia sudah dipanggil Allah Azza Wa Jalla.
Rusyad pun tidak dapat menyaksikan perkembangan PBB selanjutnya. Namun demikian perjuangannya tidaklah putus. Dua anaknya, H. Saefullah Rusyad, Ketua DPW PBB dan Ade Fathullah Rusyad ST, Ketua DPC PBB Kota Bandung periode 2019-2024, yang tetap melanjutkan perjuangan politiknya di PBB. (MK.16.7.2020).
Oleh: Muhsin MK
