Anak Buah Prof Yusril di Bali Siap Advokasi Penyelewengan Bansos Covid-19
Abadikini.com, DENPASAR – Ketua DWP Partai Bulan Bintang (PBB) Bali, M. Shalahuddin J, menyoroti permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Bro Shalah, sapaan akrabnya, menyebut akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data.
Dari hasil pengamatannya, kebanyakan pendataan masih salah sasaran. “Di tingkat daerah proses pendataan masih belum valid. Banyak di antaranya masih salah sasaran. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit,” terangnya di Denpasar, Kamis (7/1/2021).
Selain itu, anak buah Prof Yusril Ihza Mahendra itu menilai alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini. Sinkronisasi antar stakeholder tidak berjalan maksimal.
“Saya melihat Kementrian bergerak masing-masing dalam situasi ini. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan Hidup, serta program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda-beda,” ujar dia.
“Ini diluar adanya bantuan sembako langsung dari Presiden. Ini baru dari pemerintah, belum lagi bantuan dari lembaga-lembaga lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan,” tambahnya.
Akibatnya, tegas dia, terjadi tumpang tindih sehingga menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut. Bro Shalah menyampaikan masukannya terkait hal-hal yang perlu diperbaiki atau dilakukan menyikapi permasalahan bansos ini.
Pertama, terkait pendataan, ia menyarankan dilaksanakannya validasi serta pembaruan data lagi dengan mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak. Kedua, Bro Shalah berharap adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program dari pemerintah tadi.
Dan terakhir M. Shalahuddin J mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama pelaksanaan distribusi bansos. Jika ada masyarakat melihat kejanggalan terkait penyaluran tersebut, Partai besutan Prof Yusril Ihza Mahendra di DPW Bali siap melakukan advokasi.
