Refleksi Arah Gerak KAHMI : Transformasi UMKM dan Ekonomi Digital

KRISIS KESEHATAN yang disebabkan oleh penyebaran virus corona baru (SARS-CoV-2) telah menghatam dunia menyebabkan banyak negara pontang-panting menghadapi jenis varian virus baru ini. Krisis ini kemudian berdampak pada sektor ekonomi. Berbeda dengan tahun 2008, krisis dunia disebabkan oleh keuangan global. Di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah melaporkan kasus pertama infeksi virus corona.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi diantaranya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memberi bantuan kredit berbunga rendah, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi, bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil.

Namun, berbagai program tersebut masih belum mampu menjaga sektor perekonomian nasional. Kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% (BPS, 2020). Hal ini disebabkan karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Perekonomian nasional sudah masuk dalam tahap depresi, bukan lagi resesi. Triwulan II, III dan IV minus, artinya 3 triwulan berturut-turut minus itu depresi kalau 2 triwulan berturut-turut itu resesi.

Salah satu pertanda bahwa perekonomian masuk pada tahap resesi adalah meningkatnya kelompok menengah yang menyimpan uangnya di sektor perbankan, sehingga DPK naik menjadi Rp. 399 T per bulan Februari 2021. Kebijakan pemerintah Jepang saat resesi atau depresi bunganya -2% sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk menaruh uang dibank dan akan memutar uangnya untuk investasi atau usaha, sehingga roda perekonomian berputar.

Sedangkan dari segi PDB menurut pengeluaran (Demand Site) posisi konsumsi drop. Share PDB konsumsi rumah tangga / non pemerintah sejumlah 58% dan mengalami minus. Pembiayaan pemerintah (Government Spending) sangat membantu tapi tetap turun. Pembentukan modal tetap juga turun, investasi turun, ekspor impor juga minus.

Jadi di tahun 2020 di konsumsi dan pertumbuhan di dalam pengeluaran (Demand site) hanya di konsumsi pemerintah, itupun didorong di triwulan IV dan separuh triwulan III. Oleh karenanya, refocusing anggaran karena pandemi harus cepat dan ada sinergi yang bagus antara Bupati/Walikota dengan DPRD.

Perekonomian nasional masih didominasi konsumsi. Posisi agregat supply yang paling tinggi adalah industri manufaktur tapi juga mengalami penurunan menjadi 19,86 % turun 0,89% (BPS, 2020). Sedangkan sektor pertanian sebesar 14,68%. Sektor pertanian berkaitan dengan ketahanan pangan.

Oleh sebab itu, proses hulu hilir mulai dari gabah kering panen, gabah kering giling, RMU jadi beras sampai packaging hampa dan pemasaran harus dilakukan oleh petani atau gapoktan. Pembiayan KUR Rp 500 Juta bisa menjadi Dryer kemudian RMU dan packaging hampa dengan kandungan air sama dengan lebih kecil 14% maka jadi premium nilai tambahnya menjadi 53,4% berdasarkan grounded penelitian di Malang, Ngawi dan Bojonegoro.

Tetapi, kalau gabah kering panen di jual sekarang akan dihargai Rp 3300 – Rp 3500, sedangkan harga pokok produksi Rp 4200 maka petani dalam kondisi merugi. Ini penting sekali karena konsumsi harus didorong, oleh sebab itu orang miskin dan miskin baru harus diberikan bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan konsumsi sejumlah Rp 600.000/ bulan bukan Rp 300.000 karena selain untuk memenuhi kebutuhan dasar juga melakukan pembelian – pembelian yang akan mendorong konsumsi.

Pendapatan perkapita turun di tahun 2020, sebetulnya sudah diumumkan oleh bank dunia pada tahun 2019 sudah termasuk apper middle income sudah USD 4174, karena bank dunia menetapkan batas terhadap Lower Middle income USD 4045 maka tahun 2020 berdasarkan data BPS turun menjadi USD 3911 ini yang menjadi permasalahan, penderitaan yang banyak adalah desil 1 sampai 5 kelompok Very poor dan kelas menegah sebagian. Ini yang kemudian harus didampingi oleh KAHMI bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk literasi terhadap tranformasi digital.

Ketangguhan UMKM dalam Menghadapi Krisis Global

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan penegasan bahwa Indonesia mampu bertahan dan melewati krisis karena backbone perekonomian nasional adalah UMKM. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia sejumlah 64,2 juta dengan serapan tenaga kerja sebesar 97% dan kontribusi terhadap PDB nasional 60,34% yaitu Rp. 8952 Triliun jauh di atas ekspor non migas yang berkontribusi 14,37% atau sebesar Rp 293,84 Triliun (BPS, 2018).

Ketahanan sektor ini disebabkan karena UMKM tidak tergantung pada ekonomi global. Hal inilah yang menyebabkan tulang punggung perekonomian nasional saat krisis global pada tahun 2008 adalah UMKM. Sayangnya, 87% UMKM masih berproses secara offline. Sedangkan yang sudah terhubung dengan ekosistem digital hanya 13% sekitar 8 juta.

UMKM dan Transformasi Ekonomi Digital

Pandemi Covid-19 memaksa UMKM untuk beralih ke bisnis digital, ini adalah transformasi ekonomi baru karena ada dampak budaya dan sosial yang signifikan. Keunikan pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2020 hampir semua sektor mengalami minus seperti pertambangan, penggalian, perdagangan, industri pengolahan dan kontruksi, kecuali pertanian yang masih surplus yaitu 3,61 % di tahun 2019 dan 1,75% ditahun 2020.

Upaya memperkuat UMKM ada produksi, pembiayaan dan pemasaran. Produksi dengan cara peningkatan sumber daya manusia dan berbasis pendidikan vokasional. Pembiayaan dengan cara stimulus KUR yang kompetitif. Sedangkan pemasaran mau tidak mau harus masuk ke digital. Karena UMKM yang tidak menggunakan digital jatuh, sedangkan yang sebagian menggunakan offline dan online itu bertahan. Bahkan yang menggunakan digital atau online omset UMKM menigkat dan ada yang mencapai 200%.

KAHMI dan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital

Pengguna gadget saat ini ada diangka 338 juta, sayangnya literasi digital masih rendah sehingga masih digunakan untuk hal yang tidak produktif seperti narsis, selfie, tiktok dll. Dalam pengembangan ekonomi digital saat ini indonesia sedang pada tahap transisi sektoral dari ekonomi tradisonal ke ekonomi digital, ditunjukan dengan berkembang pesatnya E-commerce tetapi pengeluaran untuk IT dan R&D yang masih rendah serta harus ada literasi digital agar menggunakan digital ke hal yang produktif.

Bentuk transformasi dari offline ke online adalah pasar atau supermarket ke marketplace, lembaga keuangan bank menjadi P2P lending, Payment, Capital Investment, Uang kertas atau logam beralih ke tranfer online mesin ATM, EDC, dan teller beralih ke Mobile Phone. Meskipun demikian, transformasi ini harus dibarengi pengawasan dan pendampingan yang ketat karena masih banyak penipuan.

Transformasi digital juga harus diimbangi ekosistem dan infrastruktur digital yang memadai terutama menara BTS yang belum mampu menjangkau ke seluruh pelosok desa. Oleh sebab itu, perlu ada terobosan yang berani dari pemerintah daerah untuk membuat Cyber Optic dengan cara APBD nya dipinjamkan ke bank kemudian bank yang meminjamkan ke stake holdernya dengan bunga paling tinggi 6%. Dengan jasa giro 1% dan 5% untuk operasional dan keuntungan hal ini diperbolehkan oleh bank Indonesia karena percepatan ini tidak bisa hanya bergantung pada satu kementerian. Kehadiran ekonomi digital akan mampu mendorong efisiensi aktifitas ekonomi masyarakat sehingga lebih murah.

Melihat urgensi ekonomi digital, sudah saatnya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) khususnya Majelis Daerah Jawa Timur bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan transformasi digital sektor pertanian dan UMKM. Kebijakan strategis dan program kerja KAHMI harus diarahkan pada inkubator bisnis sektor pertanian dan UMKM. Berikut adalah kebijakan strategis untuk mendorong percepatan ekonomi digital.

Pertama, Pemerintah melakukan penguatan program teknologi digital dan informasi di desa-desa dan sektor pertanian. Penduduk Indonesia hampir 60 % berada didesa dan berprofesi sebagai petani. Selain itu, kantong kemiskinan juga ada di desa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Kedua, Pemerintah mendorong lebih cepat UMKM yang masih melakukan usaha secara offline sebanyak 87 % agar melakukan usaha secara online dengan melibatkan Bupati/Walikota serta membangun insfastruktur digital secara merata sampai ke wilayah pedesaan.

Ketiga, KAHMI dan Perguruan Tinggi melakukan edukasi dan sosialisasi yang masif dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan perekonomian di desa, utamanya melalui UMK Agro bahkan bisa ke IKM Agro. Selain itu, melakukan Channeling dan pendampingan berkaitan dengan pembiayaaan, karena banyak sekali UMKM yang Feasible tapi tidak Bankable serta melalukan pendampingan pemasaran digital.

Keempat, KAHMI, Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan edukasi kepada masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam meningkatkan literasi digital untuk mengoptimalkan secara positif penggunaan internet, gadget, media sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena di masa pandemi dan pasca pandemi transformasi digital adalah keniscayaan.

Persoalan-persoalan di atas kedepan harus menjadi concern KAHMI dan juga seluruh komponen bangsa untuk menyelesaikan serta mendorong pemerintah konsisten dan terus menerus menjalankan agenda pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, seluruh komponen negara harus bersatu dan terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Semoga KAHMI menjadi harapan masyarakat Indonesia.

Oleh : Haruna Soemitro
Penulis adalah Kandidat Presidium Kahmi Jatim