Kebijakan Tidak Pro Rakyat, KP2IT Minta Pemerintah Tidak Lanjutkan PPKM Darurat
Abadikini.com, JAKARTA – Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) menilai pergantian nama kebijakan dalam menangani Covid-19 tidak berdampak signifikan pada hasil penanganan sebaran Virus Covid-19 di Indonesia.
Presiden KP2IT M Ebit B mengatakan mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PSBB Transisi, pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 4. Bahkan sekalipun kini PPKM mendapat imbuhan darurat, sebaran Covid-19 juga belum terkendali.
Sebaliknya, kebijakan itu justru membuat ekonomi rakyat menjadi turun sangat signifikan. Yang turun signifikan justru tingkat ekonomi rakyat,” sambung pria yang akrab disapa Ebit ini.
Menurut dia, selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi pergerakan dan mobilitas warga. Tak hanya itu, pemerintah juga menutup pusat-pusat perbelanjaan, kecuali outlet yang menjual bahan-bahan pokok atau obat-obatan.
“Pemerintah juga membatasi operasional tempat makan, baik restoran maupun warung tenda pinggir jalan. Kondisi ini berdampak pada perekonomian, khususnya para pelaku ekonomi kecil dan para pekerja informal yang sehari-hari mengais rezeki dari lalu lalang orang,” ujarnya.
“PPKM Darurat membuat kondisi mal atau pusat perbelanjaan dan pedagang pasar tradisional memburuk. Malahan saat ini situasi di bawah sudah sangat mengkhawatirkan. Secara ekonomi, daya tahan rakyat semakin menipis. Bahkan percikan konflik sosial di akar rumput semakin banyak terjadi di daerah. Ini dieskalasi oleh sejumlah tindakan penertiban yang berujung pada kericuhan dan viral di media sosial,” sambungnya.
Para pekerja harian dan pekerja informal kini dalam situasi semakin sulit. Di sisi lain masyarakat berpenghasilan menengah ke atas menahan belanja mereka lantaran masih wait and see terkait penanganan pandemik. Maka jangan sampai kemudian kebijakan PPKM darurat untuk pengendalian COVID-19 berujung pada konflik sosial yang terus melebar, situasi chaos yang malah merugikan bangsa kita secara keseluruhan.
Sehingga PPKM darurat yang sudah perpanjang lagi oleh pemerintah, bisa saja menjadi momok dan kiamat untuk rakyat indonesia, karena rakyat akan mati kelaparan, dan rakyat bukan takut Covid19 tapi takut kebutuhan hidup tidak terpenuhi sehingga membawa dampak besar bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Artinya pemerintah perlu memperhatikan catatan besar untuk melakukan pembenahan penanganan dari sisi kesehatannya, sehingga tidak ada yang dikorbankan, artinya pengendalian COVID-19 tetap sangat, tapi pemerintah tidak boleh lagi perpanjang
PPKM terus-menerus yang membuat situasi bangsa dan negara semakin tidak terkendali, situasi ekonominya dan rakyat Indonesia semakin pusing karena jadi korban kelaparan dan hutang rakyat atas kebutuhanya semakin membuat mereka sengsara tak berdaya.
Saya sangat prihatin atas apa yang terjadi terhadap kondisi rakyat saat ini. Di satu sisi, kata bung ebit Presiden KP2IT merasa miris karena kondisi pilu ini berbanding terbalik dengan lingkaran elite. Di mana tidak sedikit elite yang justru foya-foya dengan kehadiran pandemi Covid-19.
Para pejabat amat memanfaat kehadiran UU 2/2020 tentang Corona. Sebab, mereka mendapat imunitas dalam mengelola anggaran besar untuk penanganan Covid-19. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyelewengan anggaran.
Koruptor diberi imunitas karena apapun yang dikentit bukan kerugian negara, tapi dianggap pembiayaan. Syaratnya satu, jangan sampai kena OTT,”
Ebit mengurai bahwa kekebalan yang dimiliki elite pengelola dana Covid-19 terbilang cukup lama, yaitu hingga 2023. Artinya, selama itu pula, jika penegak hukum bekerja dengan baik, maka akan muncul sejumlah skandal seperti dugaan korupsi bantuan sosial untuk Covid-19 di Kemensos.
“Setelah bansos, muncul lagi dugaan BPJS dikorupsi. Jadi corona membuat kesengsaraan rakyat, tetapi membawa berkah bagi koruptor,” tuturnya.
Karena koruptor saat ini lebih gila dari zaman orde baru. Koruptor, bahkan telah bersatu untuk menghantam KPK, koruptor zaman sekarang pake gaya superman kalau sudah korupsi langsung terbang dan menghilang.
Di satu sisi, Iwan Sumule khawatir para koruptor itu nyaman dengan era Pemerintahan Joko Widodo sehingga ingin jabatan presiden ditambah. Fenomena yang terjadi seolah ada kesan koruptor menghendaki pemerintahan Jokowi untuk berlaku otoriter dan perpanjang masa jabatan presiden
