Indonesia Ingin Afghanistan Jadi Negara Yang Damai, Stabil dan Makmur
Ia menjelaskan, pihak Taliban menyampaikan komitmennya utnuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.
Selain itu menurut dia, Taliban menyampaikan akan menunjuk pejabat sementara di beberapa posisi, di antaranya menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan, kepala intelijen, bubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan wali kota Kabul.
“Mereka (Taliban) katakan penunjukan tersebut hanya sementara sambil berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif,” katanya.
Ia menjelaskan, saat dia ke ke Doha, Qatar, da juga melakukan pertemuan terpisah dengan menteri luar negeri Qatar dan utusan khusus presiden Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan.
Langkah itu, menurut dia, perlu dilakukan untuk mendapatkan catatan komparasi terkait situasi di Afghanistan agar memudahkan pengambilan keputusan bagi Indonesia ke depannya.
“Kunjungan singkat kami ke Doha tersebut berlangsung kurang dari 24 jam, antara lain untuk ‘compare note’ situasi Afghanistan dan proyeksi kedepan sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Rapat Kerja Komisi I DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono, dengan agenda, pertama, pembahasan laporan keuangan Kemterian Luar Negeri APBN TA 2020; kedua, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga Kementerian Luar Negeri TA 2022; dan ketiga program prioritas nasional dan prioritas Kementerian Luar Negeri 2022.
Rapat itu berlangsung tertutup saat agenda pendalaman hasil paparan yang disampaikan Marsudi dan sekeretaris jenderal Kementerian Luar Negeri. (antara)
