Rakor Terkait Pelindo III, LaNyalla Ingatkan Pesan dan Target Capaian Presiden
Di antaranya berisi tentang permohonan perlindungan atas investasi, menyusul adanya pemutusan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama oleh PT Pelabuhan Indonesia III Persero terhadap mitra kerja dalam kegiatan Reklamasi Pembangunan dan Pengelolaan Zona Logistik Terminal Multipurpose Teluk Lamong.
Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi upaya-upaya terkait percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana digaungkan Presiden Jokowi.
“Termasuk hubungan antara daerah dan pusat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kementerian sektoral dan Badan Usaha Milik Negara. Tentu kita harus mengedepankan semangat mencari solusi. Bukan semangat ego sektoral,” katanya.
LaNyalla menambahkan, Sebab, jika semangat ego sektoral yang dikedepankan, kerugian pasti dialami oleh semua pihak. Karena masing-masing memiliki kewenangan untuk mengedepankan ego sektoral.
“Permasalahan ini sangat serius. Apalagi jika berujung ke pengadilan dan gugatan. Tentu akan merugikan dan memperburuk wajah iklim investasi di Indonesia, di mata investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebab, dengan dalih apapun, termasuk adanya rencana merger antara PT Pelindo I, II, III dan IV, tidak serta merta membatalkan semua Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan ditandatangani,” katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengingatkan, proses lahirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut telah melalui beberapa korespondensi resmi antar Kementerian dan Pemerintah Daerah serta para pihak yang terkait.
“Bahkan telah melahirkan Keputusan dan Peraturan serta Perijinan dari kementerian dan pemerintah provinsi. Tetapi saya meyakini, bahwa semua pihak yang hadir di sini berada dalam satu semangat untuk membantu pemerintah, dalam hal ini Presiden, agar apa yang sudah menjadi harapan dan target tercapai. Termasuk harapan Presiden untuk mempercepat pembangunan jalur logistik laut dan meningkatkan kekuatan Maritim,” jelasnya.
LaNyalla menyampaikan, salah satu yang menjadi concern pemerintah adalah pembangunan pelabuhan.
“Karena masa depan bangsa kita sebagai Negara Kepulauan, ada di laut,” katanya.
Oleh sebab itu, dari rakor ini diharapkan muncul sebuah rekomendasi yang bisa menjadi solusi bersama.
