Sentil Balik Mantan Ketua MK, Yusril Ihza Mahendra: Di Mana Etika Prof Jimly?

Abadikini.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tatan Negara Yusril Ihza Mahendra menyentil perkataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Melalui cuitan di Twitter pribadinya pada Jumat (1/10/2021), Jimly menyindir Yusril bahwa tegaknya hukum juga perlu dibarengi dengan tegaknya etika bernegara. Yusril mengatakan bahwa dalam filsafat, norma etik adalah norma fundamental yang melandasi norma-norma lain termasuk norma hukum. Sehingga jelas bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma etik seharusnya dianggap sebagai norma yang tidak berlaku. ”Tetapi apa yang dibicarakan Prof Jimly adalah ‘etika kepantasan’, soal pantas atau tidak pantas, yang secara filosofis bukanlah norma fundamental seperti dibahas Immanuel Kant atau Thomas Aquinas dalam Summa Theologia atau dalam tulisan-tulisan Al Ghazali,” kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu (2/10/2021). ”Norma ‘etika kepantasan’ yang disebut-sebut Prof Jimly itu tidak lebih dari norma ‘sopan santun’ yang bersifat relatif dan samasekali bukan norma fundamental dan absolut sebagaimana dalam norma etik,” lanjutnya. Mantan Menteri Hukum dan Ham itu kemudian memberikan contoh budaya orang batak dan sunda dalam bertamu. Menurutnya, jika ada orang Batak bertamu ke rumah orang Sunda dan dia menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan orang tuan rumah. Maka, tutur Yusril, gaya dan tatacara dan bersalaman tamu orang Batak itu mungkin tidak sesuai dengan ‘etika kepantasan’ orang Sunda. Tetapi, lanjut Yusril, tamu orang Batak itu bukan orang jahat. Lain halnya jika tamu itu pulang, maka sendok dan garpu tuan rumah dia kantongi diam-diam. Pencurian adalah pelanggaran norma etika seperti disebut dalam Ten Commandements dan Mo Limo dalam falsafah Jawa. ”Soal ‘etika kepantasan’ yang disebut Prof Jimly bukan hal fundamental. Norma sopan santun itu konvensional, bahkan kadang tergantung selera untuk mengatakan pantas atau tidak pantas,” ujar Yusril. Sebab, sentil Yusril, pertanyaan yang sama bisa saja dikemukakan: Apa pantas seorang anggota badan legslatif mengomentari sebuah perkara yang sedang diperiksa badan yudikatif? Apa pantas MK menguji UU MK sendiri, yang MK punya kepentingan baik langsung atau tidak langsung dengan UU itu? ”Prof Jimly beberapa kali menguji UU yang justru MK dan hakim MK berkepentingan dengan UU yang diuji itu. Prof Jimly akan menjawab tidak ada UU yang melarang MK menguji UU MK. Ya memang tidak, tapi apa pantas?,” tanya Yusril. Lanjut Yusril kembali bertanya, apa pantas MK memeriksa pengujian UU yang MK berkepentingan dengannya.? Tetapi ungkap Yusril, berapa banyak hal itu dilakukan semasa Prof Jimly jadi Ketua MK? ”Saya kira ini bukan sekedar persoalan ‘etika kepantasan’ tetapi berkaitan langsung dengan norma etika fundamental terkait dengan keadilan dan sikap inparsial, serta juga norma hukum positif, misalnya UU Kekuasaan Kehakiman,” tutur Yusril. Yusril menambahkan, dalam pengalamannya, kalau seseorang terpojok dalam debat intelektual dan akademis, dia mulai mencari2 dalil untuk escape. ”Jalan paling mudah untuk escape itu ya menuduh pihak lain tidak etis, tidak pantas, kurang elok yang tidak pernah jelas batasan-batasannya,” kata Yusril. Yusril juga menyindir bahwa Jimly pernah batalkan UU KY yang mengatur kewenangan KY untuk mengawasi etik dan prilaku hakim, sehingga KY tidak bisa mengawasi hakim MK. Ini legacy paling memalukan dalam sejarah hukum Indonesia ketika Jimly menjadi ketua MK. ”UU Kekuasaan Kehakiman tegas memerintahkan agar hakim mundur menangani perkara kalau dia berkepentingan dengan perkara itu. Di mana etika Prof Jimly?,” tanya Yusril. Sebelumnya, Anggota DPD RI dapil DKI Jakarta itu menilai Yusril sebagai advokat juga sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang tidak pantas dan etik melakukan JR AD/ART Partai Demokrat. ”Tapi perlu diingat juga tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara," ungkapnya. Meskipun kata Jimly Asshiddiqie, UU tidak secara eksplisit mengatur bahwa advokat tidak boleh menjadi ketua umum Parpol, namun secara etika kepantasan hal itu sulit diterima. "Meski UU tidak explisit larang advokat jadi ketum parpol, tapi etika kepantasan sulit diterima, apalagi mau persoalkn AD Parpol orang lain. Meski hukum selalu mesti tertulis, kepantasan dan baik-buruk bisa cukup dengan sense of ethics," ungkap Jimly.