Ini Strategi Khusus Hamdan Zoelva untuk Kalahkan Yusril di MA

Abadikini.com, JAKARTA - Akhirnya Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Hamdan Zoelva untuk berhadapan dengan Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Agung soal Judicial Review (JR) AD/ART Partai Demokrat. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dirinya telah menyiapkan strategis khusus untuk mengalahkan Partai Demokrat kubu Moeldoko di persidangan. “Upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB illegal tersebut diselenggarakan,” ujar Hamdan di Pengadilan TUN Jakarta, Kamis (7/10/2021). Hamdan memastikan pada sidang dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan empat saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V PD 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. Hal ini penting untuk meluruskan pemutar balikan fakta yang selama ini kubu Moeldoko katakan sebagai alasan diselenggarakannya KLB i Deli Serdang pada Maret lalu. “Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur pimpinan sidang, peserta kongres, dan penyelenggara kongres V PD 2020. Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke majelis hakim pada sidang sebelumnya,” katanya. Selain itu Hamdan juga menyatakan, di depan Majelis Hakim pihaknya juga akan meminta izin untuk memutar video prosesi Kongres V Partai Demokrat 2020. Ini untuk menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan kongres telah disepakati oleh peserta kongres secara aklamasi. Adapun para saksi fakta yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat di antaranya, Hinca Pandjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), dan Suhardi Duka (Anggota Komisi IV DPR RI). Seperti diketahui pada 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deli Serdang dikarenakan pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB, termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat.