Bakamla RI Usung Strategi Kamla Bidang Peringatan Dini
Oleh sebab itu, rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan K/L di sektor kemaritiman, khususnya di bidang peringatan dini, dalam mendukung rancangan strategi kolaborasi pengawasan terhadap pelaksanaan hak lintas kapal asing. Tidak hanya itu, upaya meningkatkan kolaborasi pengamanan laut di Sulawesi-Sulu juga dilakukan. Tantangan yang semakin kompleks terhadap ancaman non-tradisional, telah menjadi atensi para penegak hukum di laut dari negara-negara di kawasan.
“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, tutur Laksma Bakamla Joko mengakhiri sambutannya.
Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari secara tatap muka dan daring ini, diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu RI, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemenkumham, Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI.
Kemudian Basarnas RI, Polair, TNI AL, Pemkot Menado, Pemkot Tarakan, Pemkab Gorontalo Utara, Pemkab Buol, dan seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI, KPIML, UPH, Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.
