Terlantarkan Mahasiswa di Jakarta, Komunitas Perempuan Papua Jabodetabek Minta Pemda Bertanggung Jawab
Abadikini.com, JAKARTA – Aksi unjuk rasa mahasiswa Papua, Rabu, 3/11/2021 di depan Kemendagri, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB, disinyalir pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang tidak beres.
Diketahui mahasiswa kabupaten Mamberamo Tengah dan Tolikara, Papua melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah transparan untuk menyampaikan kepada seluruh mahasiswa Papua di kota studi terkait keterlambatan atau kendala realisasi anggaran pendidikan, kerena mahasiswa Papua di Jakarta merasa ditelantarkan oleh Pemda.
Menurut mahasiswa Papua, anggaran pendidikan serta pengadaan tempat tinggal (kontrakan) dan anggaran penyelesaian akhir studi merupakan kebutuhan sangat penting.
Aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di atas mendapat kritikan pedas dari Komunitas Perempuan Papua Jabodetabek yang juga sebagai mahasiswa. Vince mengatakan, anggaran pendidikan bagi mahasiswa Papua di kota studi harus dikelola dengan baik sehingga dampaknya lebih menyentuh dan dirasakan langsung oleh mahasiswa.
“Kami secara tegas menyampaikan kepada seluruh Bupati/walikota serta Gubernur di tanah Papua agar anggaran daerah yang bersumber dari APBD maupun Otsus harus menjadi prioritas pendidikan mahasiswa Papua. Saya berharap, pemerintah daerah serius dan fokus berbenah diri dalam rangka meningkatkan SDM Papua,” ucap Vince dalam keterangannya. Rabu, (03/11/2021).
Vince mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran cadangan agar sewaku-waktu dibutuhkan mahasiswa dapat terealisasi tanpa harus menunggu sidang anggaran, karena sektor pendidikan sangat penting untuk peningkatan kualitas generasi muda Papua.
“Kami juga mendesak anggaran Otsus Papua harus dikelola secara tepat dengan mengedepankan tranparansi publik dari Pemda terhadap mahasiswa, karena anggaran triliunan rupiah diyakini mampu menciptakan kualitas pendidikan yang unggul dan berprestasi,” lugasnya.
Menurutnya, dengan anggaran Otsus begitu besar yang digelontorkan dari pemerintah pusat harusnya pemerintah daerah tidak memiliki kendala untuk direalisasikan anggaran pendidikan kepada mahasiswa Papua.
“Komunitas Perempuan Papua Jabodetabek menegaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan anggaran pendidikan dari Otsus dengan baik sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh mahasiswa Papua di kota studi,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Grace, salah satu mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam komunitas perempuan Papua. Ia turut prihatin dengan keterlambatan pemerintah daerah menangani kebutuhan mahasiswa Papua di kota studi.
Menurutnya, hal seperti ini akan berdampak terganggunya pendidikan mahasiswa Papua. Grace juga berharap Pemerintah daerah harus terbuka, jangan menutup diri agar ke depannya tidak terjadi keterlambatan.
“Saya berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa Papua ketika menerima beasiswa harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pendidikan, karena anggaran tiriliunan rupiah digelontorkan oleh pemerintah pusat ke Papua semata untuk pembangunan Papua itu sendiri, jadi harus dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan Papua yang unggul dan berprestasi,” tutup Grace.
