PRODEWA Dukung Presidential Threshold 0 Persen
Abadikini.com, JAKARTA – Aktivis yang tergabung dalam Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (PRODEWA) mendukung gagasan Presidential Threshold (PT) nol persen yang digagas oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Dukungan tersebut disampaikan aktivis PRODEWA saat melakukan audiensi dengan Ketua DPD RI di Holding Room Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/1/2022) siang.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator asal Sulbar Ajbar. Sementara aktivis PRODEWA dihadiri oleh M Fauzan (Direktur PRODEWA), Fatih FA (Banten), M Rizieq (DKI Jakarta), A Zidni (Direktur) dan Rafli Maulana (Direktur Banten).
M Fauzan menjelaskan, lembaganya sependapat dengan gagasan Presidential Threshold. “Untuk memperbaiki demokrasi kita, salah satunya adalah Presidential Threshold 0 persen,” kata Fauzan.
Dikatakannya, proses demokratisasi harus diselamatkan agar Indonesia tak terjerumus dalam otoritarianisme. Sebab, ia menilai belakangan ini mulai muncul geliat tersebut yang dirasakan aktivis-aktivis di kampus.
“Kami menilai mulai ada gelagat ke arah sana. Mana, salah satu upaya yang perlu untuk dilakukan adalah, demokrasi harus diselamatkan,” ujarnya.
Fauzan menegaskan jika pihaknya siap-siap melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia untuk menggelorakan wacana tersebut.
“Kami akan melakukan konsolidasi dengan seluruh jejaring kami melalui berbagai kegiatan seperti simposium, diskusi dan aksi mengenai wacana Presidential Threshold 0 persen,” kata Fauzan.
LaNyalla mengucapkan terima kasih atas dukungan PRODEWA. Ia berharap gerakan Presidential Threshold 0 persen menjadi kesadaran bersama untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa.
“Tentu saya berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari PRODEWA. Ini adalah ikhtiar kita. Upaya kita untuk memperbaiki demokrasi dan mengoreksi arah perjalanan bangsa,” katanya.
Dikatakan LaNyalla, hasil akhir dari tujuan gerakan tersebut adalah agar Indonesia bisa kembali mandiri dan bebas dari cengkeraman oligarki.
“Kita tak mau Indonesia terus dikuasai oleh oligarki. Ini adalah satu upaya kita untuk membebaskan negeri ini dari cengkraman oligarki,” katanya.
