KPK Curhat Kesulitan Cari Wakil Partai Berintegritas di Depan Pengurus PBB
Abadikini.com, JAKARTA – Indonesia sulit mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin berintegritas selagi kasus korupsi masih melibatkan kader-kader partai politik (parpol), baik sebagai pemimpin nasional, gubernur, bupati/walikota dan lainnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat memberi pembekalan dan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 kepada Partai Bulan Bintang (PBB) di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).
“Sudah lebih dari 300 anggota DPR, 20 Gubernur, 140 Bupati Walikota, 30 Menteri dan tokoh partai politik mendapatkan hal yang sama. Mereka dicokok karena korupsi,” curhat Lili Pintauli di hadapan pengurus PBB.
Dia menjelaskan, partai politik memiliki peran penting dalam menjaga iklim demokrasi Indonesia. Terlebih, demokrasi dinilai takkan ada tanpa kehadiran partai politik.
“Tentu saja melalui partai politik melahirkan pemimpin dari tingkat nasional, daerah, kemudian perwakilan rakyat DPR, dan MPR. Partai politik adalah tentu melahirkan juga banyak berbagai regulasi, berbagai kebijakan tentu tujuannya satu. Untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan untuk masa depan bangsa,” imbuh Lili.
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mengatakan, sebanyak 50 pengurus DPP hadir langsung untuk mengikuti pmbekalan antikorupsi.
Selain sekitar 50 orang yang hadir secara langsung, kata Afriansyah, kegiatan PCB KPK juga akan diikuti oleh sekitar 60 kader PBB secara daring.
Afriansyah menilai acara PCB yang digelar oleh KPK sangat positif untuk kader-kader PBB. Apalagi, acara tersebut khusus pembekalan pencegahan korupsi.
“Terima kasih kepada KPK yang memberikan materi tentang politik cerdas berintegrasi ini. Program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi para kader PBB,” kata Afriansyah.
Sekjen yang akrab disapa Ferry ini menambahkan, para kader yang ikut program PCB ini mendapatkan sertifikat dari KPK.
“Jadi kader PBB yang daftar caleg bisa dianalisis oleh KPK terkait integritas si kader itu, salah satunya dari sertifikat PCB ini,” jelasnya.
Ferry juga menyinggung masalah biaya politik sangat mahal. Dia berharap kepada KPK untuk mendorong pemerintah untuk perhatian terhadap parpol.
“Terkait dengan bantuan untuk parpol, PBB mengusulkan agar ke depan bantuan untuk parpol diberlakukan bagi seluruh parpol baik yang lolos dan tidak lolos parlemen threshold tetap diberikan bantuan dengan dihitung suara. Sekarang hanya berlaku bagi parpol yang miliki kurisi di DPR saja,” tegas Ferry.
Untuk diketahui, PBB merupakan parpol ketiga yang dijadwalkan KPK mendapatkan pembekalan PCB. Terpantau ada Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB, Norman Zailan, Sekjen PBB Afriansyah Noor, dan pengurus PBB lainnya yang hadir.
Sebelum PBB, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat pembekalan pada Rabu lalu (25/5). Partai Beringin Karya (Berkarya) para Selasa (31/5). Akan tetapi, Berkarya meminta penundaan acara dan dijadwalkan ulang dengan alasan ada gejolak di internal partai.
