Halil Ahmad Membuka Kegiatan Pembinaan Sosialisasi Kelompok Masyarakat Pengawas SKPD Kota Tidore
Abadikini.com, TIDORE – Pengawasan menempati posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal pengawasan tidaklah mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah saja.
Demikian sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan yang di bacakan oleh Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Halil Ahmad pada saat membuka dengan resmi Kegiatan Pembinaan Sosialisasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Dalam Pengawasan SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Tahun 2022 Di Kota Tidore Kepulauan bertempat Di Gedung Pemberdayaan Nelayan Kota Tidore Kepulauan Kelurahan Tomalou yang berlangsung secara Virtual melalui zoom meeting Rabu (2/11/2022).
Lanjut Halil, Keterlibatan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sangatlah diperlukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 67 tentang Perikanan yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 dikatakan bahwa Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu Pengawasan Perikanan.
Halil berharap kepada peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini karena dapat membantu masyarakat dalam pengawasan secara langsung terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di Kota Tidore Kepulauan.
Sementara mewakili Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Ambon, Efendi Safid dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini sudah menjadi rutin setiap tahun sekaligus dirangkaikan dengan aspirasi Anggota DPR RI Fraksi Golkar Alien Mus yang diikuti 50 peserta dari Desa Mare Gam, Desa Mare Kofo dan Para penjual ikan Pasar Sarimalaha.
Kegiatan ini bertujuan membatu pemerintah dalam mengolah SDKP yang optimal, lestari, dan bertanggung jawab meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan SDKP.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Alien Mus dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan luas laut yang sangat besar ini, namun alokasi anggaran untuk daerah Kota Tidore Kepulauan Masi sangat kecil dan seharusnya bisa didorong untuk lebih besar.
Alien Mus juga menambahkan SDKP dan instansi penegak hukum di laut lainnya segala keterbatasan manusia dan sarana prasarana tidak bisa mengkaver seluruh perairan perlu didukung dari masyarakat terutama peserta sosialisasi ini.
” Semoga selama saya menjadi anggota DPR RI memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara lebih khususnya Kota Tidore Kepulauan ” tutup Alien Mus
