Pemilih Diminta Jangan Lagi Terjebak Politik Identitas dan Uang
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Agum Gumelar mengingatkan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 agar tidak lagi terjebak dalam politik identitas dan politik uang.
“Rakyat pemilih ini harus lebih dewasa. Jangan lagi terjebak politik identitas, termakan oleh money politics (politik uang),” ujar Agum Gumelar kepada wartawan usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ke-16 Pepabri di Jakarta, Kamis (17/11/2022).
Agum lalu mengatakan untuk memastikan pemilih tidak lagi terjebak dalam pemanfaatan politik identitas dan politik uang oleh peserta pemilu demi memenangkan kontestasi pada pesta demokrasi itu, Pepabri dan media massa memiliki kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat agar lebih dewasa dalam berdemokrasi.
Dengan edukasi tersebut, menurut Agum, penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang kental dengan politik identitas dan politik uang.
“Upayakan itu, edukasi mereka. Inilah tugas dan kewajiban moral kami (Pepabri), termasuk media supaya Pemilu 2024 lebih baik dari Pemilu 2019 agar masalah-masalah yang mengkhawatirkan bisa diminimalisasi,” ucap dia dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Agum menyampaikan bahwa kedewasaan pemilih dalam berdemokrasi merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemilu yang baik dan demokratis.
Di samping pemilih, lanjut dia, terdapat dua unsur utama lainnya, yakni partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mengenai partai politik, Agum menyampaikan Pepabri berharap partai politik mampu lebih dewasa dalam menentukan kader-kader mereka yang pantas dicalonkan sebagai pemimpin di Tanah Air.
“Pepabri sangat mengharapkan dan berdoa supaya parpol lebih dewasa dalam menentukan siapa kader-kadernya yang akan dikedepankan (menjadi calon pemimpin). Lebih bisa membaca aspirasi rakyat, yang terbaik untuk rakyat itulah yang seharusnya terbaik bagi partai,” ucapnya.
Kemudian mengenai KPU, Agum mengatakan dalam menjalankan amanat undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu, KPU harus mampu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak pada pihak mana pun.
