Soal Kenaikan UMP, Wamenaker: Semua Jappy Namun Apindo Sedikit Kecewa

Abadikini.com, BABEL – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu yang lalu mengumumkan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) Tahun 2023 lewat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor tak menampik dengan ada kenaikan UMP tersebut ada juga penolakan dari asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo).

“Semua sudah happy (bahagia-red) semua, walaupun Apindo sedikit kecewa tapi kita bisa memaklumi,” kata Afriansyah, Minggu (4/12/2022).

Untuk itu, Sekjen Partai Bulan Bintang itu berharap ke depan seluruh element bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi perkembangan dunia kerja.

“Semoga ke depan kita lebih bijak lagi untuk menyikapi bagaimana perkembangan ke depan dunia pekerja dan dunia usaha yang ada,” ujarnya.

Afriansyah menjelaskan, Apindo menempuh jalur judical review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Menuritnya, hal Itu menjadi hak mereka Apindo dan itu konstitusi.

Seiring adanya penolakan tersebut, Afriansyah tak dapat memastikan apakah besaran UMP akan berubah.

“Ya kita tidak tahu ya tergantung majelis hakim, sekarang ini semua sudah tenang tidak ada lagi demo setelah dinaiki sekian persen,” katanya.

Dia menilai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sudah menjadi jalan tengah dalam penentuan kenaikan UMP 2022.

“Kalau buruh kan minta 13 persen, tapi kita ambil jalan tengah disesuaikam dengan inflasi daerah masing-masing. Disepakatilah setiap daerah itu berbeda dengan koefisien alfanya 0,1 sampai 0,3 diambil,” katanya.

Setelah ditetapkan UMP 2023, Afriansyah mengatakan penerapan tergantung kemampuan perusahaan.

“Penerapan UMP, semua itu tergantung kemampuan perusahaan, kita sudah berembuk ini tripartit dengan perusahaan, managemen perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah. Kita ambil kesimpulan dan putusan bahwa permenaker nomor 18 tahun 2022 itulah acuannya untuk menaikan UMP dan UMK,” katanya.