Jokowi Buka Suara Terkait Pemeriksaan Johnny Plate Atas Dugaan Korupsi BTS
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum yang berlaku dalam pengusutan kasus korupsi Tower BTS BAKTI Kominfo 1, 2, 3, 4, 5 yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan Jokowi ini menanggapi pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate hari ini Rabu (15/3/2023).
“Ya kita hormati, semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati kepada siapapun,” ujar Jokowi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).
Diketahui Johnny Plate diperiksa hari ini tiba pukul 08.45 WIB di Kejaksaan Agung dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek BTS. Politisi partai NasDem itu kemudian keluar pukul 15.00 WIB.
Plate mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung. Dia menyatakan tak mau bicara soal materi pemeriksaan karena merupakan kewenangan Kejagung.
“Dengan sangat menyesal saya mohon agar rekan-rekan bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai,” ujarnya.
Sebelumnya Kejaksaan Agung pernah memeriksa Johnny dalam penyidikan kasus BTS Kominfo pertama kali pada Selasa, 14 Februari 2023. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa Johnny selama 10 jam. Ada 51 pertanyaan yang diajukan kepada Johnny G. Plate seputar perencanaan hingga evaluasi proyek BTS Kominfo.
Proyek pembangunan BTS di Kominfo dilaksanakan oleh Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias BAKTI yang berada di bawah Kominfo.
Pembangunan BTS 4G merupakan proyek tahun jamak yang menelan biaya hingga Rp 11 triliun. Proyek ini meliputi pembangunan sekitar 9.000 tower pemancar di ribuan desa dan kelurahan di Indonesia yang berada di daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Sudah ada 5 tersangka
Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif. Sementara 4 tersangka lainnya merupakan 4 pihak swasta mulai dari konsultan hingga kontraktor proyek. Kejaksaan Agung menduga Anang dkk melakukan pemufakatan jahat untuk mengatur tender proyek dan menggelembungkan harga.
