Hari Film Nasional, Komnas Perempuan Dorong Industri Film Bebas dari Kekerasan
Abadikini.com, JAKARTA – Komnas Perempuan berpandangan Hari Film Nasional harus memiliki semangat untuk mendorong pengembangan prinsip-prinsip etik tentang industri film yang mengintegrasikan nilai-nilai nondiskriminasi dan non-kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender.
“Kami apresiasi pihak-pihak yang telah berjuang untuk pemajuan industri perfilman di Indonesia serta menjadikan film tak semata sebagai ruang pemenuhan hak atas sosial budaya, hak atas ekonomi/pekerjaan, hak atas informasi dan hak berekspresi, melainkan juga ruang edukasi tentang nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, serta nondiskriminasi, khususnya bagi kelompok rentan,” kata Anggota Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam keterangan, dikutip Jumat (31/3/2023).
Hari Film Nasional yang diperingati setiap 30 Maret, pada tahun ini bertema “Bercermin pada Masa Lalu, Merencanakan Masa Depan”.
Pihaknya menilai bahwa tayangan film di Indonesia, khususnya sinetron yang ditayangkan stasiun-stasiun televisi sarat dengan pandangan seksisme yang mengonstruksikan perempuan sebagai makhluk seksual, penggoda, cengeng, lemah dan stereotip lainnya.
Di sisi lain, perempuan pekerja di sektor perfilman rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual.
Kajian Komnas Perempuan tentang tayangan sinetron di beberapa stasiun televisi juga menyimpulkan bahwa sinetron turut melanggengkan nilai-nilai ketidaksetaraan gender dan seksisme dalam narasi audio visual.
Komnas Perempuan pun mendorong organisasi-organisasi perfilman di Indonesia agar mengeluarkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Selain itu, rumah produksi diminta agar memproduksi sinetron-sinetron yang tidak hanya menghibur, melainkan juga edukatif dan informatif.
Industri film juga diminta mendukung konten penyiaran yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, serta bebas stereotip sempit mengenai perempuan dan gender minoritas lainnya.
“Agar memastikan pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan,” kata Veryanto Sitohang.
