Wasekjen PBB Sebut Satu Paslon di Pilpres 2024 Gak Asyik
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) menyoroti pentingnya tercipta minimal dua pasangan calon di Pilpres 2024. Jangan sampai, koalisi luar biasa besar tercipta sehingga hanya menyajikan satu pasangan calon di kontestasi pesta demokrasi.
“Satu paslon itu nggak asyiik, masa mau lawan kotak kosong he, he,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB Solihin Pure, kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (15/4/2023), kemarin.
Pernyataan ini merupakanpenjelasan kekhawatiran Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra ihwal potensi satu pasangan calon di Pilpres 2024 sebagai konsekuensi koalisi super besar di pesta demokrasi mendatang. Dijelaskan, aturan main pesta demokrasi seperti Pilpres 2024 melarang hanya satu pasang calon. Kontestasi pesta demokrasi, minimal digelar dengan kontestasi minimal dua pasang. Menurutnya, lebih baik lagi jika bisa memunculkan tiga pasang calon.
Asumsinya, semakin banyak pasangan, membuat masyarakat lebih banyak mendapatkan pilihan. Terlebih, banyaknya pasangan calon dapat mencegahpolarisasi yang terjadi di dua Pemilu lalu. Intinya, sistem Pemilu di Indonesia sudah mengatur kontestan lebih dari satu.
“Sistem Pemilu kita sudah mengatur paslon harus lebih dari satu, syukur-syukur bisa tiga paslon. Intinya, satu paslon haram, dua paslon oke, tiga lebih oke,” ungkap Pure seperti dikutip, Ahad (16/4).
Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berharap, seluruh parpol baik di Senayan maupun nonparlemen untuk mengusulkan kader terbaiknya menjadi jagoan di Pilpres 2024. Harapannya, semakin banyak tokoh yang dijagokan,semakin banyak paslon yang meraih tiket kontestasi. “Seperti PBB, kita terus suarakan. Siapapun capresnya, cawapresnya Prof Yusril. Insya Allah. Amin,” harapnya.
Dikatakan, PBB saat ini tengah gencar melakukan safari politik. Terakhir, bertandang ke markas Partai Amanat Nasional (PAN), Kamis (13/4). Sebelumnya, PBB melakukan kunjungan ke Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Dia memastikan, berbagai kunjungan yang dilakukan PBB bukan semata urusan Pilpres 2024. Justru, lebih intensif membahas tentang gagasan kerja sama saksi bersama di tempat pemungutan suara (TPS). Rencananya, akan ada pengawalan suara bersama antara PBB dan PAN. “Tentunya tidak hanya PBB dan PAN saja, tetapi bisa juga bagi semua partai koalisi Capres Cawapres, jadi kerja sama di koalisi jauh lebih konkrit. Amankan suara capres plus amankan suara partai,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mewaspadai gelaran Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan capres dan cawapres. “Belum kelihatan sih, tapi kami mewaspadai jangan sampai hal itu terjadi. Kalau saya kanorang hukum tata negara, selalu berpikir antisipatif. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi,” kata Yusril di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (13/4) malam.
Menurutnya, koalisi besar yang mewacanakan penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan PDI Perjuangan harus tetap menghasilkan minimal dua pasangan capres dan cawapres.
Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, UUD 1945 hasil amandemen mengisyaratkan pasangan calon harus dua. Hal ini juga telah didiskusikan bersama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Intinya, Pemilu tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu pasangan capres dan cawapres. “Masa jabatan Presiden tanggal 20 Oktober sudah selesai, besok siapa yang bertanggung jawab di negara ini? Itu tadi kami dengan PAN sepakat untuk kapan-kapan bertemu, berdiskusi mengatasi krisis seperti bagaimana tadi kami contohkan pada tahun 1998,” pungkasnya.
