Kemenlu Angkat Bicara Terkait Pemerintah Taliban Ingin Temui Sejumlah Politisi di Indonesia
Abadikini.com, JAKARTA – Perwakilan pemerintah Taliban Afghanistan melakukan perjalanan ke Indonesia awal bulan ini dalam kunjungan tidak resmi, kata Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Pihak Kabul mengatakan bahwa kunjungan Taliban ini untuk mengadakan pertemuan dengan sejumlah politisi Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Pemerintahan Taliban yang merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021 sedang mencoba untuk mendapat dukungan pengakuan kekuasaannya di seluruh dunia Islam, termasuk mendekati Indonesia untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi.
Tetapi Indonesia belum mengakui legitimasi pemerintah Taliban Afghanistan sejak melanjutkan pemerintahannya dua dekade setelah pasukan pimpinan AS menggulingkan rezim mereka.
“Setahu saya, mereka berada di Jakarta secara informal untuk urusan internal dengan misi Afghanistan di sini,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah dilansir dari AFP Rabu (26/7/2023).
Dia mengatakan kunjungan tersebut tidak dapat digambarkan sebagai delegasi karena dapat menyiratkan “semacam formalitas”.
Tetapi wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Hafiz Zia Ahmad dalam cuitannya pada 14 Juli mengatakan, bahwa salah satu diplomat top pemerintah memimpin “delegasi” ke Indonesia.
“Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral,” tulisnya.
Pejabat itu tidak mengungkapkan politisi Indonesia mana yang bertemu dengan delegasi Afghanistan.
Faizasyah mengatakan, tidak ada pertemuan resmi antara pejabat pemerintah Afghanistan dan Indonesia.
Hubungan antara kedua negara mayoritas Muslim ini telah lama didasarkan pada solidaritas agama dan pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengunjungi mitranya dari Afghanistan Ashraf Ghani, pemimpin yang melarikan diri ketika Taliban menguasai Kabul.
Ahmad dalam cuitannya mengatakan perwakilan Afghanistan juga bertemu dengan diplomat dari Sri Lanka, Bangladesh dan Singapura selama berada di ibu kota Indonesia.
Pemerintah Taliban tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia mana pun, dan hanya segelintir negara yang hadir di Afghanistan.
Jakarta membuka kembali kedutaannya di Kabul tahun lalu setelah ditutup usai pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.
Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Taliban telah menutup salon kecantikan wanita dan melakukan setidaknya dua eksekusi publik saat mereka menerapkan sepenuhnya semua aspek interpretasi mereka terhadap hukum syariah.
Sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan lalu oleh pelapor khusus Afghanistan Richard Bennett mengatakan para penguasa negara itu mungkin “bertanggung jawab atas apartheid gender”, memperburuk penderitaan perempuan dan anak perempuan di bawah versi hukumnya yang keras.
