Biden Jelaskan Jutaan Rakyat AS Bisa Kelaparan Jika Setujui Kebijakan Ini
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Senin (25/9/2023) waktu setempat memperingatkan ancaman kelaparan yang bakal menimpa jutaan warga AS jika kebijakan pemotongan anggaran belanja besar-besaran disetujui Kongres AS.
Menurut Joe Biden, pemotongan anggaran kepada pemerintahan federal akan menyebabkan terhentinya program bantuan pangan cepat pada hampir tujuh juta perempuan dan anak-akan yang hidup dengan penghasilan rendah.
Pada pertemuan di Historically Black Colleges and Universities, Joe Biden mengatakan, kegagalan Kongres AS dalam mendanai pemerintah federal akan berdampak buruk bagi komunitas kulit hitam, termasuk pengurangan tunjangan gizi, bagi warga.
Joe Biden mengaku, beberapa bulan lalu, ia dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy telah sepakat mengenai tingkat pengeluaran pemerintah. “Kami membuat kesepakatan, kami berjabat tangan. Sekarang sekelompok kecil anggota DPR yang ekstrem dari Partai Republik..tidak ingin memenuhi kesepakatan itu, dan semua orang di Amerika harus menanggung akibatnya,” ujarnya.
Menteri Pertanian AS Tom Vilsack mengatakan kepada wartawan, sebanyak 7 juta warga AS menjadi peserta program program nutrisi tambahan khusus untuk wanita, bayi, dan anak-anak (WIC).
Hampir separuh dari bayi-bayi yang baru lahir di AS bergantung pada WIC, kata USDA. Program tunjangan lainnya, seperti program bantuan gizi tambahan (SNAP), akan tetap berjalan seperti biasa di bulan Oktober namun mungkin akan terpengaruh setelahnya.
Lebih dari 40 juta orang Amerika mengandalkan SNAP untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2022, akibat inflasi di negara itu yang telah memberikan tekanan baru pada anggaran rumah tangga. Harga kebutuhan pokok pangan mulai dari roti, sayuran segar, dan susu formula menjadi lebih tinggi sejak pandemi Covid-19.
Diketahui kalau DPR AS yang dikuasai Partai Republik berencana untuk melakukan pemotongan belanja besar-besaran pada minggu ini, yang kemungkinan besar akan ditolak oleh Senat yang dikuasai Partai Demokrat. Meskipun pemotongan anggaran tersebut belum pasti disahkan, tetapi kegagalan kedua lembaga legislatif itu untuk mencapai kesepakatan dapat memaksa penutupan sebagian pemerintahan AS pada pekan depan.
Anggota parlemen DPR pada hari Selasa (26/9/2023) ini akan mengajukan empat rancangan undang-undang pengeluaran untuk tahun fiskal mendatang yang juga akan memberlakukan pembatasan baru pada akses aborsi, membatalkan inisiatif iklim pemerintahan Biden senilai US$ 11 miliar, dan melanjutkan pembangunan tembok perbatasan Meksiko-AS, sebuah inisiatif dari mantan Presiden Donald Trump.
Joe Biden berjanji untuk memveto setidaknya dua rancangan undang-undang tersebut.
