Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026
Abadikini.com, JAKARTA – Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2024-2026. Pemilihan dilakukan pada Selasa (10/10/2023) waktu setempat, di Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
“Indonesia memperoleh 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir. Menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema Inclusive Partnership for Humanity,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan, Rabu (11/10/2023).
Pemungutan suara anggota Dewan HAM PBB ini dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury dan Wakil Tetap RI untuk PBB di AS, Arrmanatha Nasir, serta delegasi Indonesia lainnya.
Selain itu, Indonesia berkomitmen menjunjung tinggi HAM dan menjadi bagian dari solusi masalah HAM di dunia.
“Tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM,” lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, Deputi Wakil Tetap I Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Achsanul Habib, mengungkapkan ada beberapa misi yang dibawa Indonesia jika terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.
“Ada dua konsentrasi yang ingin kita lakukan jika kita terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Utamanya adalah kita ingin segera dilakukan langkah-langkah nyata dan konkret dalam hal penguatan kapasitas negara anggota, lewat peningkatkan kerja sama teknis,” kata Habib, kepada awak media beberapa waktu lalu.
Selain itu, Habib menuturkan, Indonesia juga akan membawa aspirasi dari negara-negara berkembang.
“Kalau kita bicara soal agenda di Dewan HAM soal capacity building, misalnya, itu lebih banyak keluar dari negara berkembang. Sementara negara-negara maju ini kurang memberikan atensi, padahal salah satu prinsip pembangunan HAM dunia adalah kemampuan negara untuk meningkatkan dan mempromosikan HAM itu sendiri,” ucap Habib lagi.
Habib mengungkapkan, yang kedua, Indonesia akan menggaungkan agar Dewan HAM tidak hanya sibuk membahas isu geopolitik.
“Kalau bahas isu seperti Ukraina itu kencang, tapi kalau membahas isu penghapusan kemiskinan, agak lemah. Nah keseimbangan antara bahasan geopolitik dan hak pembangunan ini yang akan kita ajukan,” tuturnya.
Selain itu, ada beberapa isu yang akan dibawa Indonesia seperti melawan rasisme, intoleransi, serta pemajuan hak anak dan perempuan.
