Wakil Ketua DPD RI Ini Tanggapi Wacana Penambahan Jumlah Kementerian Pemerintahan Prabowo-Gibran
Abadikini.com, JAKARTA – Dalam merespons wacana mengenai penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mengungkapkan pandangannya.
Menurut Najamudin, penambahan jumlah kementerian perlu dipertimbangkan jika terdapat persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya. Dia menyoroti beberapa isu krusial seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara, dan perubahan iklim sebagai contoh masalah yang memerlukan fokus dan penanganan yang serius.
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran perlu melakukan transformasi dalam menyusun kabinetnya. Ini mengharuskan lebih banyak instrumen kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menghadapi persoalan nasional yang semakin rumit di masa depan.
Meski demikian, Sultan menegaskan bahwa transformasi susunan kabinet yang efektif memerlukan waktu dan kajian yang mendalam. Dia memperingatkan agar keberadaan institusi kementerian yang baru tidak hanya menjadi beban tambahan bagi pemerintah.
“Sangat penting bagi kita semua bahwa struktur kementerian dalam kabinet yang baru memiliki urgensi dan mampu meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberadaan institusi kementerian baru dapat berdampak pada anggaran dan menimbulkan persoalan tumpang tindih kewenangan serta kepentingan yang dapat menguras banyak energi pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan dikutip, Senin (13/5/2024).
Komentar Najamudin mencerminkan kehati-hatian yang penting dalam mempertimbangkan perubahan struktural dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi pemerintah serta alokasi anggaran negara.
