Wali Kota Tidore Ali Ibrahim Ikuti Rakornas Pengawasan Intern 2024 Secara Daring
Abadikini.com, TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring melalui Zoom Meeting di Nooris Guest House Malang, Rabu (22/5/2024).
Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2024 ini juga diikuti oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, didampingi oleh OPD terkait melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Walikota Tidore Kepulauan.
Acara peresmian pembukaan Rakornas Wasin Tahun 2024 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta tersebut, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat tinggi, sehingga pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.
Presiden Republik Indonesia dua periode ini juga meminta agar BPKP fokus pada manfaat pembangunan, bukan hanya pada penyimpangan. Tantangan ke depan semakin berat, dengan program dan belanja pemerintah yang semakin besar, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
“Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan masyarakat,” kata Jokowi.
Di akhir sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa tugas BPKP adalah seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan, dan mendorong BPKP untuk berinovasi dalam penggunaan teknologi.
Sementara itu, Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam sambutannya menyatakan bahwa lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangunan.
Yusuf menambahkan, rakornas pengawasan internal ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan pengawasan agar efektif dalam mengawasi pembangunan 2024. BPKP mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun.
“Selain penyelamatan keuangan tersebut, terdapat juga penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Kami tidak hanya memantau aktivitas keuangan, tapi juga efektivitas pembangunan,” kata Yusuf.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut mendampingi Jokowi dalam pembukaan rakornas BPKP. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran BPKP, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
