Pj Ketum PBB: Yusril Ideal Jadi Menko Polhukam di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Abadikini.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Fahri Bachmid, menyatakan bahwa mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, adalah sosok yang ideal untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ,” ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Fahri beralasan bahwa Yusril memiliki kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik, sehingga tepat bila ditunjuk sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril bukanlah sosok yang tepat untuk mengisi pos Jaksa Agung, yang lebih bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.
“Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor,” jelas Fahri.
Selain itu, Fahri juga menyebut bahwa Yusril mustahil menjadi Jaksa Agung karena ada aturan yang menyebut Jaksa Agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Ia pun menepis anggapan yang menyebut Yusril mundur dari kursi Ketum PBB karena bersiap untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Mundurnya Pak Yusril itu kan keinginan beliau yang sudah 2 tahun lalu sebelum Pilpres ini diselenggarakan, beliau sudah berkepentingan untuk mundur,” ujar Fahri.
Keputusan Yusril untuk mundur dari posisi Ketua Umum PBB disampaikan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, pada Sabtu (18/5/2024).
Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Yusril Ihza Mahendra, Fahri Bachmid meyakini bahwa Yusril adalah pilihan yang tepat untuk posisi Menko Polhukam, guna mendukung pemerintah dalam membangun sistem politik, hukum, dan keamanan yang kuat dan holistik.
