LaNyalla: Pernyataan Amien Rais Momentum Percepatan Visi Prabowo
Abadikini.com, JAKARTA – Pernyataan mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, yang menyesalkan dan meminta maaf atas amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002, direspons Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya visi Presiden terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024, Prabowo Subianto, untuk kembali ke Pancasila.
Senator asal Jawa Timur ini menyatakan bersyukur atas timbulnya kesadaran mengenai gagasan yang telah lama diperjuangkan, bahkan menjadi keputusan lembaga di DPD RI, agar bangsa ini kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Rumusan ini disempurnakan dan diperkuat untuk mencegah terulangnya penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru.
“Saya bersyukur gagasan agar bangsa ini membangun konsensus nasional kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah menjadi kesadaran bersama. Saya kira, pernyataan Pak Amien Rais yang menyesalkan terjadinya amandemen konstitusi yang kebablasan itu harus dijadikan momentum untuk mempercepat terwujudnya visi presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk kembali ke Pancasila,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (6/6/2024).
LaNyalla, sebagai salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan gagasan ini, menyatakan dukungannya terhadap visi Prabowo untuk kembali kepada Pancasila. Menurutnya, Pancasila bukan hanya norma hukum tertinggi, tetapi juga harus menjadi identitas konstitusi dan cara bernegara. Prabowo menegaskan bahwa Pancasila adalah pemersatu bangsa, ideologi, dan falsafah yang harus dijaga.
“Saya mengapresiasi Pak Amien Rais yang dengan jujur mengakui bahwa amandemen Konstitusi pada tahun 1999-2002 telah kebablasan, sehingga Indonesia seperti tercerabut dari akar budayanya sendiri. Menjadi bangsa lain karena meninggalkan rumusan para pendiri bangsa,” tuturnya.
LaNyalla menjelaskan bahwa kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa bukan berarti kembali ke Orde Baru. Baik Orde Lama maupun Orde Baru belum menjalankan rumusan para pendiri bangsa secara murni. Oleh karena itu, DPD RI mengusulkan agar setelah kembali ke UUD 1945 naskah asli, dilakukan amandemen dengan teknik addendum.
Amerika Serikat telah melakukan amandemen konstitusi sebanyak 27 kali dengan teknik addendum, begitu juga India yang telah melakukannya 104 kali. Teknik ini tidak mengubah sistem bernegara, berbeda dengan amandemen di Indonesia pada tahun 1999-2002 yang mengganti lebih dari 95 persen isi pasal-pasal dan menghapus bab penjelasan, sehingga sistem bernegara berubah dan tidak lagi sesuai dengan naskah pembukaan konstitusi.
Lebih parah lagi, amandemen saat itu dilakukan tanpa naskah akademik, seperti yang disimpulkan komisi konstitusi bentukan MPR sendiri dan beberapa anggota MPR saat itu, termasuk yang belakangan viral videonya, Ibu Khofifah yang saat itu menjadi anggota MPR dan mengakui bahwa amandemen dilakukan tergesa-gesa dan tanpa kajian akademik.
“Jadi intinya, tetap perlu dilakukan amandemen, tapi dengan addendum, setelah kita kembali ke UUD 1945 naskah asli. Konstitusi asli tersebut masih harus disempurnakan dengan mengadopsi semangat reformasi dan penguatan peran kedaulatan rakyat yang hakiki. Itulah yang diusulkan dalam Lima Proposal Kenegaraan yang dibuat DPD RI, menyusul keputusan Sidang Paripurna DPD RI 14 Juli 2023,” tambahnya.
Dengan kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, sistem perekonomian akan lebih berkeadilan, sehingga kemakmuran bisa lebih cepat diwujudkan. Menurut LaNyalla, hambatan kemakmuran adalah ketidakadilan. “Teorinya sudah jelas, tanpa keadilan, kemakmuran rakyat adalah angan-angan. Jadi keadilan sosial adalah inti dari tujuan negara,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Amien Rais, dalam pernyataannya, meminta maaf karena pernah melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari sebelumnya oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat. Amien mengaku saat itu dirinya terlalu naif karena berpikir politik uang tidak akan terjadi jika rakyat memilih langsung presidennya. “Sekarang saya minta maaf,” kata Amien Rais di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
