DPW PPP NTT Kritik DPP yang Tak Tindaklanjuti Surat Tuntutan Mundur Plt Ketum Mardiono
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Majelis Syariah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Timur (NTT), KH Ali Rosidi Kasbollah, mengkritik langkah majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang tidak menindaklanjuti surat permintaan mundur yang dikirimkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.
Dalam surat tertanggal 1 Mei 2024, seluruh majelis sepakat meminta Mardiono untuk mundur dari jabatannya. Namun, ketika Mardiono tidak menanggapi surat tersebut, para majelis justru memilih diam. KH Ali Rosidi menekankan bahwa seharusnya majelis-majelis menggelar sidang besar untuk menindaklanjuti ketidaktaatan Mardiono terhadap tuntutan yang diajukan oleh para kiai dan tokoh senior partai.
“Majelis-majelis seharusnya mengadakan rapat besar, jika perlu melibatkan semua majelis di seluruh Indonesia untuk memperkuat tuntutan agar Mardiono mundur,” ujar KH Ali dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).
Dorongan untuk meminta Mardiono mundur, menurut KH Ali, seharusnya kini lebih kuat mengingat sikap Mardiono yang secara terang-terangan dan arogan menolak mengakui kesalahannya. Mardiono dinilai telah menjerumuskan PPP menjadi partai gurem dengan tidak berhasil masuk ke DPR RI. Lebih parah lagi, Mardiono malah menyalahkan kader-kader yang telah berjuang mencari suara untuk PPP dalam Pemilu Legislatif lalu.
“Kami sepakat bahwa kegagalan PPP pada Pemilu lalu disebabkan kegagalan Plt Ketum dalam mengelola partai termasuk tidak memperhatikan kader di tingkat bawah. Sehingga kader seakan bekerja sendiri untuk menyelamatkan PPP,” tegas KH Ali.
Sebelumnya, sebuah video viral menunjukkan pidato Mardiono yang menolak dianggap gagal, disampaikan dalam Rapimnas DPP PPP di Hotel Lê Semar Karawaci, Tangerang, pada 6 Juni 2024. Dalam potongan video tersebut, Mardiono berkata, “Loh saya bukan pelaku kok. Yang pelaku Bapak-Ibu sekalian. Yang berhasil kita semua. Yang gagal kita semua. Saya nggak nyalon DPR RI. Saya nggak nyalon DPRD. Saya nggak nyalon Bupati. Jadi kalau dibilang Mardiono gagal. Gagal yang mana yang gagal?”
Pernyataan tersebut mempertegas pandangan KH Ali bahwa Mardiono gagal mengelola partai dan seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan PPP dalam Pemilu terakhir. KH Ali menambahkan bahwa majelis-majelis harus segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan PPP kembali ke jalur yang benar dan meraih sukses di masa depan.
