Jokowi Kaget dan Lemas MotoGP Mandalika Butuh 13 Surat Izin
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencontohkan ajang balap MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu acara yang perizinannya rumit.
Ia mengaku sempat merasa “lemas” saat mengetahui penyelenggara acara itu perlu mengurus sekurangnya 13 perizinan.
Padahal acara tersebut memberikan dampak ekonomi hingga triliunan rupiah.
Jokowi mengatakan, surat perizinan yang harus diurus untuk event tersebut mulai dari surat rekomendasi, surat pemberitahuan, hingga lainnya.
Hal itu ia ungkapkan dalam peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin (24/6/2024).
“Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, ‘lemas’ saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” tutur Jokowi seperti dikutip dari Antara.
Ia pun memaparkan perizinan apa saja yang harus diurus panitia MotoGP Mandalika.
Mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.
Tidak hanya itu, penyelenggaraannya juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dan dinas kebakaran.
Termasuk surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu ‘lemas’ sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi,” ujarnya.
Jokowi yakin kejadian serupa juga dialami oleh penyelengara acara lainnya, seperti konser musik.
“Ini sama dengan konser musik, dengan event olahraga lainnya, enggak mungkin jauh dengan yang saya sebut tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal, event di Indonesia setiap tahun sebelum pandemi kurang lebih 4.000 event. Sekarang 3.700 event,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, banyak negara yang berebut ingin menyelenggarakan acara-acara tingkat dunia karena berpotensi membawa keuntungan yang sangat besar bagi negaranya.
Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar, yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
Di mana sebelumnya pada 2021 pertumbuhan ekonomi Qatar hanya 1,5 persen, melejit menjadi 4,3 persen pada saat penyelenggaraan.
“Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu 220 billion US dolar, itu kalau dirupiahkan Rp3.600 triliun, di atas APBN kita setahun,” sebutnya.
Menurut Presiden, Qatar berani mengeluarkan uang sebanyak itu karena keuntungan yang diperoleh negara dari penyelenggaraan acara piala dunia akan jauh lebih besar.
“Kenapa dia berani mengeluarkan itu, uang sebanyak itu? Ya karena pasti return-nya lebih besar dari ini, keuntungannya pasti lebih besar dari ini. Saat pembukaan jumlah yang menonton 60.000 orang yang datang ke sana. Tetapi, yang menonton lewat TV lebih dari tiga juta orang, itu sudah keuntungan promosi sebuah negara,” terangnya.
Indonesia, kata Jokowi, telah sukses menyelenggarakan beberapa acara pertemuan internasional seperti pertemuan World Water Forum yang dihadiri lebih dari 50.000 peserta, serta pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang dihadiri lebih dari 30.000 delegasi.
Indonesia juga sukses menyelenggarakan pertemuan penting G20 yang dihadiri sedikitnya 21.000 delegasi.
Acara pertemuan internasional itu selain meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia, kata Presiden, juga memberikan keuntungan secara ekonomi.
“Setiap peserta itu spending-nya, belanjanya kurang lebih Rp30 juta per orang, tinggal dikalikan saja totalnya menjadi berapa ratus miliar rupiah atau berapa triliun rupiah” ujarnya.
