Kemenko Polhukam Bahas Strategi Identifikasi Permasalahan Penataan Gelar Kekuatan TNI di NTT
Abadikini.com, KUPANG – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, mengadakan rapat koordinasi untuk membahas isu strategis dalam identifikasi permasalahan penataan gelar kekuatan TNI di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rapat ini dibuka oleh Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, yang menekankan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang tepat sesuai kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan gelar kekuatan TNI, implementasi hukum terhadap permasalahan di Asmore Reef, pengelolaan veteran, serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan gelar kekuatan TNI di Provinsi NTT.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 25 Juni 2024 di Korem 161/Wira Sakti (WS), Kupang, NTT, dihadiri oleh berbagai perwakilan penting. Mereka termasuk Danrem 161/WS, Danlantamal Kupang, Danlanud El Tari, Kabinda NTT, Kaban Kesbangpol Provinsi NTT, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, Dandim 1604/Kupang, Kepala Kantor Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla Kupang, dan Kabanbinminvetcad Korem 161/WS.
Diskusi ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi efektif dalam penataan gelar kekuatan TNI, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait di wilayah Provinsi NTT.
