FGD LAUTRA di Tidore: Upaya Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Abadikini.com, TIDORE – Dalam rangka pengembangan kawasan laut pesisir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan konservasi. FGD ini berfokus pada Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) melalui program Laut Sejahtera (LAUTRA).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Drs. H. Yakub Husain, di ruang rapat Walikota Tidore pada Jumat (5/7/2024). Dalam sambutannya, Yakub menyampaikan bahwa produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perikanan juga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.
“Atas nama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kami mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas atas inisiatifnya melaksanakan FGD ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta km2, memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar,” kata Yakub.
Yakub menambahkan bahwa kegiatan ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia secara efektif dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan melalui Proyek Lautan Indonesia untuk Kemakmuran (LAUTRA). Proyek ini merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya karbon, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir.
“Melalui FGD ini, diharapkan tercipta langkah awal untuk pengelolaan pesisir yang optimal dan berkelanjutan, serta diikuti dengan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya sektor UMKM,” harap Yakub. Ia juga mengajak para peserta FGD untuk memberikan kontribusi pemikiran yang cerdas dan solusi bagi pengembangan UMKM masyarakat pesisir di Pulau Mare, yang telah ditetapkan sebagai KKPD di Kota Tidore Kepulauan.
Kepala UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara, Mochtar M. Taher, dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui DKP akan menjadikan Pulau Mare sebagai kawasan percontohan bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan lainnya di provinsi tersebut. Berbagai program akan diarahkan ke kawasan konservasi perairan Pulau Mare.
“Kami berterima kasih kepada ICCTF Kementerian PPN/Bappenas melalui program LAUTRA yang telah memasukkan Pulau Mare sebagai salah satu kawasan konservasi penerima program ini. Semoga FGD ini memberikan dampak positif bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Maluku Utara, khususnya Pulau Mare,” ujar Mochtar.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas beserta rombongan, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, pimpinan OPD terkait, serta berbagai lembaga masyarakat lokal, LSM, dan swasta di bidang perikanan dan kelautan di Kota Tidore Kepulauan.
