Filep Desak BPK RI Audit Cost Recovery LNG Tangguh dan Penggunaan Dana Otsus
Abadikini.com, JAKARTA – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum, mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terkait sejumlah isu di Papua, termasuk Cost Recovery LNG Tangguh, SKK Migas, Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak, serta penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
Permohonan ini disampaikan Filep Wamafma dalam kapasitasnya sebagai Anggota Badan Akuntan Publik (BAP) DPD RI dalam Rapat Kerja (raker) Komite IV DPD dan BAP DPD bersama BPK RI yang membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Rabu (3/7/2024).
Terkait Cost Recovery LNG Tangguh, Filep meminta adanya audit independen dari BPK RI berdasarkan hasil temuan yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah operasional industri tersebut. Menurutnya, proyek LNG Tangguh seharusnya membawa investasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kenyataannya masyarakat adat di sekitar operasional LNG Tangguh masih menghadapi berbagai masalah seperti akses air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang tidak memadai.
Filep juga menyoroti ketidaktransparanan BP terkait sumber dana CSR yang seharusnya berasal dari keuntungan perusahaan, bukan dari cost recovery yang mengurangi penerimaan negara dan DBH Migas Daerah. Ia menilai ada permainan regulasi yang merugikan daerah dan masyarakat tetapi menguntungkan BP Tangguh, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya.
Lebih lanjut, Filep menyoroti temuan BPK bahwa Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak belum mengajukan klaim asuransi secara penuh untuk mengganti biaya perbaikan sebesar Rp288,3 miliar. Ia juga meminta audit atas pengelolaan dana Otsus di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat.
Menurutnya, audit ini penting untuk memastikan bahwa dana Otsus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, dan untuk membuka kotak pandora ‘kegagalan Otsus’ jilid pertama yang telah meninggalkan luka mendalam bagi Orang Asli Papua (OAP).
