Banyak Masyarakat Mengalami Kesulitan Bayar Cicilan Motor
Abadikini.com, JAKARTA – Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan banyak masyarakat yang tak mampu untuk membayar cicilan, khususnya cicilan kendaraan bermotor.
Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) industri multifinance merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2024 rasio NPF gross sebesar 2,82%, naik 35 basis poin (bps) secara tahunan. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, rasio NPF naik 38 bps.
Begitu pula dengan NPF net per April 2024 yang naik 20 bps menjadi 0,89% dan naik 25 bps dibandingkan dengan Desember 2023.
Lembaga pembiayaan atau leasing mengakui sedang pengetatan dalam pengajuan kredit belakangan ini. Alasan utama leasing melakukan pengetatan karena melihat daya beli masyarakat yang semakin rendah. Dampak kebijakan leasing itu berpengaruh pada anjloknya penjualan kendaraan baik motor maupun mobil di Indonesia.
Adapun berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari-April penjualan mobil baru merosot 14,8% yoy menjadi 289.551 unit. Pada periode yang sama, mengutip data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia penjualan motor baru turun 1,11% yoy menjadi 2.154.226 unit.
“Pengetatan kenyataannya saya rasa itu benar, karena kenapa? Seleksi alam. Kita proses edukasi juga, masyarakat punya keinginan membeli kendaraan tapi mampu nggak? Kita dengar, baca ada penurunan daya beli kita sensitif, bahwa harga bapok juga naik, beras, gula naik. Itu akan jadi perhitungan kami terhadap kebutuhan dari income yang dia dapat, kita simulasikan bisa bayar cicilan atau tidak?” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno dilansir dari CNBCIndonesia Sabtu (6/7/2024).
Faktor lainnya ialah masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap kewajibannya dengan cara menghindari pembayaran. Sebelum berlakunya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau lebih dikenal BI Checking, maka 1 orang bisa dengan mudah mengajukan pinjaman ke beberapa leasing sekaligus meskipun bermasalah. Namun setelah SLIK berlaku maka akan terlihat track record-nya.
“Kalau sekarang tercatat jadi konsumen yang melarikan diri, sedang kredit motor atau mobil menghindari pencarian debt collector, kadang kita nggak tau kendaraannya dimana, bertahun-tahun orang kabur kendaraan susah dicari, kaya kemarin di Palembang tau-tau kendaraan udah berpindah tangan,” kata Suwandi.
Pada akhirnya yang rugi adalah debitur karena tidak bisa lagi mengajukan pinjaman. Bagi leasing juga rugi, namun sekali kerugian itu menjadi alat yang cukup untuk memblokir debitur dari akses pinjaman ke depannya.
“Dia resiko kan diri kredit 1 motor 1 mobil, kalau dia muda masih produktif mau KPR pasti ditolak, bukan hanya di perusahaan kami doang. Jadi sebagai pembelajaran masyarakat harus tahu kalau berani utang, bayar utangnya, cicilan harus dibayar. Saat nggak mampu membayar utang jangan lari-lari cantik, kabur, bahkan jangan dijual, wong BPKB masih di kita dengan dalih STNK atas nama saya,” kata Suwandi.
Praktek illegal itu kerap terjadi dan mirisnya banyak masyarakat berani membeli kendaraan yang belum lunas di leasing. Padahal, BPKB kendaraan masih di tangan leasing atau bank sampai barang tersebut lunas.
“Masyarakat kita beli, dia pikir beli murah, yang beli jadi penadah secara hukum pidana karena beli nggak secara sah dari kepemilikan tersebut. Yang jual, debitur kena pidana mengalihkan kena Pasal Fidusia UU pasal 36. Mati perdata dia ya udah selesai. Rata-rata orang yang macet kredit paling menipu sekali perusahaan keuangan tapi nggak bisa lagi dia. Seumur hidup nggak bisa dapat pinjaman,” katanya.
