LaNyalla Serukan Perdamaian di Papua Barat Daya, Tegaskan Pentingnya Filosofi “Tiga Tungku”

Abadikini.com, SORONG – Hembusan angin perdamaian dan keindahan dalam persatuan dan kesatuan di tanah Papua terus ditiupkan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur ini menegaskan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat Daya untuk tetap menjaga dan mempertahankan Filosofi “Tiga Tungku”.

“Ketiga Tungku itu adalah memastikan kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong-royong tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Itulah modal kita ke depan membangun Indonesia dan membangun Papua,” kata LaNyalla dalam sambutannya saat ramah tamah dengan forum Forkopimda se-Papua Barat Daya di Hotel Swiss-Belhotel, Sorong, Sabtu (6/07/2024) malam, waktu Indonesia bagian timur.

LaNyalla juga membahas aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beberapa waktu lalu disampaikan ke Jakarta terkait Kebijakan Afirmatif mengenai Orang Asli Papua. MRP menyampaikan dua isu penting: agar tidak hanya Gubernur yang dijabat OAP, tetapi juga Bupati dan Walikota, serta revisi definisi Orang Asli Papua dalam Undang-Undang.

“Memang tidak ada salahnya, MRP mengajukan aspirasi tersebut. Karena yang paling tahu kearifan lokal Papua, tentu Orang Asli Papua. Apalagi sebenarnya ada ruang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di Pasal 1 Ayat (2). Sehingga harus dikaji lebih mendalam, apakah kewenangan khusus Provinsi Papua untuk mengatur berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua dapat dikaji dari perspektif aspirasi MRP, agar Bupati dan Walikota juga harus Orang Asli Papua,” jelasnya.

LaNyalla menambahkan bahwa untuk mendorong Legislasi Review di DPR membutuhkan kajian komprehensif dengan melibatkan semua pihak, terutama Eksekutif. DPD RI hanya dapat mendorong dan ikut membahas, karena kewenangan yang diberikan Konstitusi masih terbatas. Aspirasi ini harus dibicarakan secara komprehensif dan ditinjau dari semua aspek agar ditemukan jalan keluar yang juga Konstitusional. “Kami akan terus memperkuat peran DPD agar lebih bertaji,” kata mantan ketua umum PSSI itu.

LaNyalla juga menyarankan bahwa dalam jangka pendek, dengan payung hukum Perdasus, dapat diberikan tambahan Afirmatif terhadap MRP dalam penentuan arah pembangunan di daerah. Sehingga program-program prioritas pembangunan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Kota dapat dipandu sesuai dengan roadmap yang dibahas bersama antara MRP, DPRP, dan Gubernur.

“Terkait legislasi review atas UU Otsus tentu akan dikawal dan menjadi perhatian para Anggota DPD RI yang berasal dari bumi Papua,” beber LaNyalla yang langsung disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.

Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu mengaku bahagia dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ketua DPD RI. Ia berharap agar sinergitas yang baik antara pusat dan daerah dapat terealisasi dengan baik.

“Pada kesempatan ini kami MRP-PBD berharap ketua DPD RI beserta anggota dapat bekerja sama dan kolaborasi dengan MRP untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Papua. Menjelang pilkada ini kami berharap kita sama-sama mendukung setiap tahapannya dan menjaga ketertiban daerah kita,” ujar Alfons.

Sementara itu, hasil dari kunjungan di Sorong terkait peletakan batu pertama Sekolah Sepak Bola Kaki Belanda dan SMK Papua Bangkit LaNyalla akan langsung ditindaklanjuti. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Setelah 1 Oktober, ketika para Senator dari Papua Barat Daya resmi dilantik, persoalan ini harus menjadi prioritas wakil-wakil dari Papua Barat Daya.

“Nanti saya akan minta Ibu Elviana, yang insya Allah akan menjadi Wakil Ketua DPD RI, untuk memandu langsung. Karena Bu Elviana ini sangat berpengalaman di Komite 4, yang membidangi anggaran pemerintah pusat. Sehingga Afirmatif Anggaran bisa dikawal untuk pendidikan di Kota Sorong, termasuk potensi dari Dana Alokasi Khusus atau DAK, selain dari DAU dan Dana Otsus, yang memang sudah diatur alokasinya untuk pendidikan,” tandasnya.

Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi senator asal Jambi Elviana, M. Sanusi (Papua Barat Daya), Andi Ihsan (Sulsel), Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol.

Dari tuan rumah hadir George Yarangga, A.Pi., MM (Staf Ahli Gubernur PBD Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya) mewakili PJ. Gubernur Papua Barat Daya, Jhony Way, S.Hut, M.Si (Sekda Kota Sorong) mewakili Walikota Sorong, Alfons Kambu (Ketua MRP-PBD), I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H (Kepala Seksi Intelijen Kejari Sorong), Kepas Kalasuat, S.Pd., M.Pd. (Asisten Administrasi Umum) mewakili PJ. Bupati Sorong, Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut., M.M (PJ. Bupati Tambrauw), Muhammad Zein Hayatudin (Sekda Kab. Tambrauw), H. Hartono dan Paul Mayor (Anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 Dapil PBD).

Selain itu hadir juga Brigjen TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr. Opsla (Danpasmar 3), Laksma TNI Deny Prasetyo (Danlantamal XIV Sorong), Laksma TNI Singgih Sugiharto, S.T., M.Si. (KS Koarmada III) mewakili Pangkoarmada III, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M. (Danrem 181/PVT), Kombes Pol. Budi Utomo, S.IK (Dirpolairud Polda Papua Barat/LO Polda Papua Barat), Letkol Czi Angga Wijaya, S.IP. MA (Dandim 1802/Sorong).