Ketua DPD RI Desak Pemerintah Optimalkan Distribusi BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak pemerintah untuk menemukan model distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang efektif. Hal ini bertujuan agar subsidi tersebut tepat sasaran, sesuai volume, dan tidak mengalami kebocoran anggaran.
LaNyalla menekankan pentingnya memastikan bahwa pembatasan subsidi tidak membebani kelas menengah ke bawah, melainkan tepat menyasar kelas menengah ke atas. Ia menyoroti pentingnya menemukan indikator yang tepat untuk mengidentifikasi kelas menengah yang rentan jatuh miskin akibat inflasi.
“Kelas menengah yang menuju bawah itu sejatinya juga rentan miskin dan bahkan miskin. Karena inflasi sudah menggerus daya beli mereka. Ini terbukti dari kontraksi angka PPN yang mengalami penurunan tajam. Itu artinya daya beli masyarakat menurun, atau dari rentan miskin telah menjadi miskin,” ujar LaNyalla kepada Media di Jakarta, Rabu (10/5/2024).
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) pada semester I-2024 mencapai Rp 193,06 triliun, turun Rp 23,9 triliun atau 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini adalah kontraksi pertama sejak semester I-2020, yang terjadi justru setelah Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.
LaNyalla menegaskan perlunya model distribusi yang dapat memastikan pembatasan subsidi BBM dan LPG benar-benar tepat sasaran, terutama di daerah-daerah. Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola distribusi oleh Pertamina untuk mengurangi kebocoran dan kehilangan minyak dan LPG.
Rencana pembatasan subsidi BBM muncul setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut menyebut banyak orang yang tidak berhak menerima subsidi namun tetap menikmatinya, sehingga membebani fiskal negara.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mencatat bahwa 60 persen orang kaya menikmati BBM subsidi. Selain itu, 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.
LaNyalla berharap pemerintah segera menemukan pola distribusi yang efektif agar subsidi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.
