Kemenhub Dorong Pemda Sukseskan Layanan Bus BTS di Indonesia
Abadikini.com, DEPOK – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung penyelenggaraan bus dengan skema layanan Buy The Service (BTS). Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) saat meluncurkan BISKITA Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).
BKS berharap layanan BTS ini tidak hanya menjadi program Pemerintah Pusat tetapi juga didukung oleh Pemda. “Saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini,” kata BKS.
BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan. Layanan ini diberikan oleh Kemenhub kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat. Subsidi ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
Saat ini, tercatat 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yaitu Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin. BKS mengapresiasi kota-kota tersebut, terutama Padang dan Solo yang meskipun memiliki APBD yang tidak tinggi, tetap menyadari pentingnya terlibat dalam layanan BTS ini.
Menurut BKS, manfaat BTS cukup besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas angkutan umum. Layanan BTS ini adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dengan baik dan masyarakat terlayani dengan optimal. BKS berharap semakin banyak Pemda yang mengalokasikan sebagian APBD mereka untuk layanan BTS ini.
BISKITA Trans Depok akan melayani penumpang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute ke Terminal Depok dan sebaliknya. Layanan ini diprediksi melayani sekitar 2.000 orang per hari, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi polusi serta kemacetan.
Anggaran untuk program BTS seluruh Indonesia tahun ini mencapai Rp 500 miliar, dengan alokasi Rp 11 miliar khusus untuk Depok. Selama 6 bulan pertama, layanan BTS di Depok akan gratis, dan setelah itu akan ada pengkajian tarif.
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan akan membahas penggunaan APBD Kota Depok untuk mendukung layanan BTS BISKITA. Ia berterima kasih kepada Kemenhub atas hadirnya BISKITA, yang sangat bermanfaat bagi pengguna LRT di stasiun Harjamukti. “Kami akan bahas penggunaan APBD untuk menunjang layanan ini,” ujar Imam.
BISKITA Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB dengan 48 titik perhentian sepanjang 34 kilometer. Saat ini, terdapat 14 unit kendaraan yang siap beroperasi serta 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak 7 ritase per unit. Selama 6 bulan awal, layanan ini dapat dinikmati secara gratis.
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menilai pembenahan angkutan umum tidak boleh berhenti di Kemenhub saja. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
Djoko optimistis beberapa daerah sudah mulai memikirkan angkutan publiknya, dan beberapa kota telah memulai pembenahan angkutan umum perkotaan dengan APBN. Namun, dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia, realisasi penggunaan APBD untuk angkutan umum baru mencapai kurang dari 5 persen.
Kemenhub berharap kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung layanan BTS ini untuk memastikan kelancaran dan peningkatan kualitas angkutan umum di seluruh Indonesia.
