Djafar Alkatiri Minta Yorrys Raweyai Hentikan Provokasi
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri, meminta Yorrys Raweyai, yang juga Anggota DPD RI, untuk menghentikan langkah provokatifnya usai kericuhan yang terjadi pada Sidang Paripurna DPD RI, Jumat (12/7/2024) lalu. Kericuhan tersebut diduga dimotori oleh Yorrys dan kelompoknya dengan tujuan mengegolkan paket pimpinan versi mereka.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/7), Yorrys menuduh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, otoriter dalam memimpin Lembaga DPD RI. Yorrys, yang hadir bersama Hasan Basri, anggota DPD Kaltara, juga menuding LaNyalla memaksakan diri untuk menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 dengan melanggar tata tertib DPD RI.
“Stop langkah-langkah Yorrys yang provokatif hanya untuk kepentingan ingin menjadi Pimpinan. Bagaimana bisa dianggap objektif, ternyata di balik semua provokasi ini ada tujuan kepentingan yang tersembunyi, ingin jadi Pimpinan dengan menfitnah Ketua DPD RI,” ujar Djafar Alkatiri.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu menilai tuduhan bahwa Tim Kerja tidak dikenal sangat aneh. Menurutnya, dasar hukum pembentukan Timja adalah Pasal 42 Ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib, di mana Timja dapat dibentuk sebagai alat yang bersifat ad-hoc.
“Keputusan Pimpinan membentuk Timja untuk melakukan penyempurnaan draft Tatib hasil Pansus adalah keputusan Sidang Paripurna tanggal 5 April 2024. Ini artinya mereka yang otoriter, menabrak keputusan bersama, demi ambisi kelompok kecil yang ingin menjadi pimpinan,” jelas Djafar.
Djafar menilai, pernyataan dalam konferensi pers tersebut tidak memiliki konsep yang ditawarkan, selain tuduhan dan fitnah. Ia meminta anggota yang ingin menjadi pimpinan untuk mengikuti mekanisme yang ada, mengumpulkan dukungan, dan bertanding secara sehat. Djafar menekankan bahwa pimpinan yang sekarang sah jika berniat maju lagi.
“Kemarin setelah selesai Paripurna kita semua sudah saling berjabat tangan, saling bercanda, dan semua perdebatan telah selesai dengan adanya Keputusan Paripurna yang diterima semua Anggota. Kenapa ada upaya dan pernyataan yang saling menghujat lagi? Ini tidak sehat dan sangat tendensius serta bisa memecah kesolidan yang sudah terbangun. Beda pendapat itu biasa, berdebat bagian dari demokrasi tapi tak usah lagi dengan menghujat bahkan menfitnah. Itu bukan negarawan apalagi jika di balik itu ada kepentingan tersembunyi. Nanti bisa saling bongkar dan tak baik,” ujar Djafar.
Djafar menegaskan, jika ingin maju menjadi pimpinan DPD RI, sebaiknya bertarung secara sehat dan mengikuti mekanisme yang ada. “Sebab semua anggota DPD RI berhak mengikuti kontestasi tersebut sesuai aturan yang sudah ditentukan. Tidak perlu menjatuhkan pihak-pihak lain karena hanya merugikan marwah Lembaga. Cara-cara seperti ini justru akan berbalik menambah simpati ke Pak Ketua DPD RI dan Pak Waka Nono. Mari kita hormati hasil Paripurna sebagai putusan tertinggi kita dan menunggu hasil harmonisasi oleh PPUU,” tutup Djafar.
