Dorong Sertifikasi Halal, PW ISNU Jawa Timur Minta Dukungan Ketua DPD RI
Abadikini.com, SURABAYA – Dalam upaya memperkuat pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk di Indonesia, Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur meminta dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal ini disampaikan dalam acara Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Graha Kadin Jatim, Rabu (17/7/2024).
Ketua PW Lembaga Solusi Halal ISNU Jawa Timur, Siti Nur Husnul Yusmiati, menjelaskan bahwa Lembaga Solusi Halal ISNU Jawa Timur berdiri sejak 26 Januari 2022 dan memiliki lima program utama. “Kami mendorong pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), penguatan pendamping PPH, monitoring dan evaluasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H), maintenance P3H, dan Bimtek sertifikasi halal reguler,” kata Husnul.
Sebagai lembaga solusi halal, PW ISNU Jawa Timur memiliki 33 trainer PPH profesional yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan telah melaksanakan pelatihan P3H di seluruh wilayah tersebut. “Kami memiliki pendamping PPH profesional sebanyak 2.600 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” lanjutnya.
Husnul juga menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima dua penghargaan dan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki pendamping PPH terbanyak dan melakukan penerbitan sertifikat halal terbanyak secara serentak.
“Secara keseluruhan ada 6.446 pendaftar. Namun yang lolos pelatihan sebanyak 2.654 pelaku usaha, sementara 1.232 pelaku usaha tidak lulus pelatihan, dan 735 pelaku usaha tidak mengikuti pelatihan meski sudah mendaftar,” ujar Husnul.
Husnul merekomendasikan empat hal untuk ditindaklanjuti oleh Ketua DPD RI:
1. **Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal** – Perlu lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada masyarakat, terutama pelaku usaha.
2. **Dukungan Optimal dari Pemerintah Daerah** – Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih optimal tanpa blokade khusus untuk pendamping tertentu.
3. **Dukungan Pendanaan** – Perlu dukungan pendanaan untuk program aktivasi pendamping yang lebih massif.
4. **Pengawasan Sertifikasi Halal** – BPJPH perlu segera menerapkan pengawasan terhadap penyalahgunaan sertifikasi halal dan prosesnya serta memastikan kedisiplinan para pengguna sertifikasi halal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti setuju bahwa pelaku usaha harus didorong untuk mengikuti program sertifikasi halal. “Kesadaran akan sertifikasi halal ini penting untuk terus disosialisasikan. Pelaku usaha harus memberitahukan produknya halal atau tidak melalui sertifikasi halal,” ujarnya.
Senator asal Jawa Timur ini juga sependapat bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi halal, karena produk UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dukungan bagi lembaga penyelenggara sertifikasi halal dari pemerintah daerah wajib diberikan karena ini berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat dan kontribusi bagi daerah,” tutup LaNyalla.
Dalam acara tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Dr. H. Moh Ma’ruf Syah, dan Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto. Sementara Siti Nur Yusmiati didampingi oleh Pembina PW ISNU Jatim, M. Dawud, Sekretaris PW ISNU Jatim, Zainul Abidin Jufry, Bendahara PW ISNU Jatim, Sumangat, dan sejumlah pengurus lainnya.
