Kemenko Polhukam Tingkatkan Sinergi Kementerian dan Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme
![](https://www.abadikini.com/media/files/2024/07/FB_IMG_1721351729737-780x470.jpg)
Abadikini.com, JAKARTA – Kemenko Polhukam melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendorong peningkatan sinergitas di antara kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme. Hal ini menjadi salah satu simpulan utama dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Terorisme yang digelar di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Rapat koordinasi yang memfokuskan bahasan pada perumusan rekomendasi Menko Polhukam untuk implementasi kegiatan sinergitas antar kementerian dan lembaga ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, S.E., M.M. Sejumlah perwakilan kementerian-lembaga hadir baik sebagai narasumber maupun peserta, termasuk BNPT, BIN, Baintelkam Polri, Bais TNI, Densus 88, BRIN, Kemendagri, dan Kemhan.
“Hasil rapat ini bisa menjadi bahan masukan untuk Menko Polhukam dalam memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam program sinergisitas, harapannya penanggulangan terorisme akan lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Bayu Hendra.
Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan menjelaskan bahwa sinergitas antara kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme selama ini sudah menjadi program yang diawaki dan dikoordinasikan oleh BNPT.
Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala. Selama tahun 2023, terdapat 838 kegiatan di berbagai kementerian dan lembaga terkait penanggulangan terorisme, menunjukkan implementasi sinergitas yang baik. Pada tahun 2024, direncanakan terdapat 798 kegiatan yang akan digelar.
“Tantangan berkelanjutannya, ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas program kementerian-lembaga terkait, dan hal ini memerlukan usaha khusus,” kata Bayu.
Bayu menambahkan, salah satu hal penting yang mesti dilakukan adalah kolaborasi antara BNPT dengan BRIN dalam menyusun riset terkait penanggulangan terorisme. “Dibutuhkan MoU antara BNPT dengan kementerian-lembaga yang memiliki data relevan terkait penanggulangan terorisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Peningkatan kolaborasi ini perlu didukung,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bayu juga mengingatkan bahwa dalam perkembangan jaringan terorisme, terdapat pengaruh organisasi internasional yang perlu diwaspadai.
Dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, diharapkan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.