Wali Kota Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 48 Kades dan 242 Anggota BPD Kota Tidore
Abadikini.com, TIDORE – Sebanyak 48 Kepala Desa dan 242 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Tidore Kepulauan resmi dikukuhkan dalam Upacara Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024. Upacara ini berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota pada Jumat (19/7/2024).
Pengukuhan ini didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor: 124.1 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Surat Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor: 124.2 tentang Peresmian Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Sambutan Wali Kota
Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa dan Anggota BPD yang baru saja dikukuhkan. Dengan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, tanggung jawab yang akan dipikul oleh Kepala Desa dan Anggota BPD pun semakin besar.
“Pelaksanaan pengukuhan hari ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa dan BPD untuk melaksanakan pembangunan desa, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi desa,” tutur Ali Ibrahim.
Ali Ibrahim juga menekankan perlunya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Tidore Kepulauan. Selama kurang lebih 10 tahun, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan penganggaran melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
“Dukungan penganggaran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa dan masyarakatnya. Namun, kami menyadari bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan desa. Kreativitas dan kinerja Kepala Desa dan BPD dituntut untuk menggerakkan dan memanfaatkan potensi desa guna memperoleh sumber pendapatan lainnya melalui Pendapatan Asli Desa,” imbuh Ali Ibrahim.
Evaluasi dan Penghargaan
Berdasarkan evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ali Ibrahim menyebut bahwa dari total 49 desa, hanya beberapa desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa, seperti Desa Balbar, Desa Oba, Desa Maitara, Desa Aketobololo, dan Desa Bale. Desa-desa ini seharusnya diberikan apresiasi dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.
“Penggunaan dana desa juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Sejak tahun 2015, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus diperhatikan agar pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ali Ibrahim.
Peran BPD dan Kepala Desa
Ali Ibrahim juga mengingatkan Anggota BPD untuk meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. “Jika Pemerintah Desa dan BPD selalu beriringan dalam setiap permasalahan maupun pengambilan kebijakan, maka cita-cita bersama kita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang Foloi tidak hanya menjadi mimpi, tetapi menjadi prestasi atas capaian kinerja,” tambahnya.
Arahan Akhir
Sebelum mengakhiri sambutannya, Ali Ibrahim mengingatkan Kepala Desa dan Anggota BPD yang baru dikukuhkan untuk segera melaksanakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang harus selaras dengan RPJMD Kota Tidore Kepulauan. “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta seluruh kecamatan harus turut memfasilitasi pelaksanaan perubahan dokumen perencanaan desa sebagai tindak lanjut pengukuhan perpanjangan masa jabatan ini,” pungkasnya.
