Kemnaker Luncurkan Roadmap Lanjutan untuk Indonesia Bebas Pekerja Anak
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak orang tua, pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk bersinergi dan berinovasi dalam menghapus pekerja anak di Indonesia. Ajakan ini disampaikan saat peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan (tahap II), yang merupakan kelanjutan dari Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 (tahap I).
“Besok, 23 Juli, kita rayakan Hari Anak Nasional. Mari kita berikan kado terindah kepada anak-anak Indonesia dengan berkomitmen bersama melalui roadmap lanjutan ini,” kata Ida Fauziyah, dikutip dari laman Kemnaker, Rabu (24/7/2024).
Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah pekerja anak usia 5 hingga 17 tahun mencapai 1,01 juta orang, jumlah yang stagnan dibandingkan tahun 2022. “Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit, karena itu diperlukan komitmen kita bersama untuk menanggulanginya,” ujar Ida Fauziyah.
Hingga saat ini, Kemnaker terus melakukan upaya penanggulangan pekerja anak demi terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penarikan 143.456 pekerja anak dari tempat kerja sejak tahun 2008 hingga 2020.
Untuk menghapus pekerja anak di Indonesia, Kemnaker melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan pemahaman dunia usaha dan masyarakat tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). “Peta Jalan Lanjutan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap, sehingga akhirnya mencapai Indonesia terbebas dari pekerja anak, khususnya pada situasi BPTA,” ujarnya.
Ida Fauziyah menambahkan bahwa dengan memadukan peran pemerintah/pemda, dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, pemerhati anak, dan pemangku kepentingan lain, Roadmap Lanjutan ini diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi semua stakeholder dalam penyusunan program percepatan penghapusan pekerja anak dan BPTA.
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Haryanto, yang mewakili Plt Dirjen Binwasnaker K3, menyatakan bahwa Roadmap Lanjutan yang disusun sejak tahun 2023 ini melibatkan stakeholder dari Kementerian/Lembaga, Serikat Pekerja/Buruh, dan Organisasi Masyarakat Sipil pemerhati anak.
