Soal Bentrokan Brimob dan Polantas di Kota Tual Anggota DPR Serukan Evaluasi dan Sanksi Tegas
![](https://www.abadikini.com/media/files/2024/07/Anggota_Komisi_III_DPR_RI_Gilang_Dhielafararez__Foto___Dok_Andri20240731071613-780x470.jpeg)
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, mengkritik keras bentrokan yang terjadi antara personel Brimob dan Polantas di Kota Tual, Maluku, beberapa hari lalu. Insiden ini dianggap mencederai tugas dan wewenang kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Ini adalah tindakan yang memalukan dan tidak pantas dilakukan. Kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru menciptakan kegaduhan, terlebih lagi ini terjadi di antara sesama anggota kepolisian,” ujar Gilang dalam pernyataan tertulis yang dikutip di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Bentrokan antara anggota Polres Kota Tual dan Brimob BKO Resimen Pas 4 Pelopor Polda Maluku terjadi di Jalan Raya Kota Tual pada Minggu (28/7/2024) malam, tidak jauh dari Mapolres Tual. Insiden tersebut disertai letusan senjata api yang terdengar bertubi-tubi, dan rekaman video bentrokan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar dua menit itu, terlihat kedua kelompok terlibat bentrokan hingga terdengar suara tembakan.
Yang menjadi perhatian utama adalah lokasi bentrokan yang terjadi di depan Gereja Maranatha, saat umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah malam. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian merasa ketakutan dan khawatir karena situasi yang mencekam. Gilang menegaskan, tindakan para anggota kepolisian ini sangat tidak pantas dicontoh.
“Ini fatal, apalagi bentrokan terjadi di depan rumah ibadah, jelas mengganggu kenyamanan dan keamanan umat yang sedang beribadah. Kami mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah ini. Arogansi aparat seperti ini sangat meresahkan masyarakat,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Gilang menambahkan, kejadian di Kota Tual tidak mencerminkan perilaku anggota kepolisian yang sebenarnya. Ia mendesak agar semua personel polisi yang terlibat dalam bentrokan tersebut diberikan sanksi sesuai aturan.
“Wajah baik Polri dipertaruhkan dalam kasus ini. Harus ada sanksi tegas bagi yang terlibat sesuai dengan peraturan di Kepolisian,” ucap Gilang.
Bentrokan diduga terjadi akibat kesalahpahaman antara anggota Polantas Polres Tual dengan oknum Brimob saat menggelar razia kendaraan. Insiden ini dipicu oleh seorang pemotor yang melarikan diri setelah ditilang. Tiba-tiba, beberapa anggota Brimob menyerang Polantas Polres Tual.
Gilang menekankan pentingnya soliditas internal di antara satuan kepolisian untuk mencegah kejadian seperti ini. “Kalau antar-sesama satuan solid, hal semacam ini tidak perlu terjadi, apalagi sampai terjadi baku tembak yang mengganggu masyarakat,” kata legislator dari dapil Jawa Tengah II itu.
Ia juga meminta pimpinan Polri untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Komisi III DPR sebagai mitra Polri mendorong agar dilakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Jika tidak ada tindakan tegas dan perbaikan dari jajaran Polri, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bisa semakin menurun. Kami DPR mendorong keutuhan Polri,” tambah Gilang.
“Ingat, tugas polisi adalah mengayomi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Berikan contoh yang baik, jangan sampai Polri merugikan masyarakat karena arogansi aparatnya,” tutup Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.